.webp)
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 37,7% responden menilai demokrasi di Indonesia makin buruk. Wasekjen Partai Demokrat (PD) Irwan menilai hasil survei itu murni suara rakyat.
"Survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa 37% publik menilai demokrasi makin buruk saat ini itu adalah semurninya suara rakyat. Rakyat kini takut untuk menyatakan pendapat. Perlindungan terhadap data pribadi rakyat juga masih sangat lemah," kata Irwan kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
Irwan lantas menyinggung buzzer yang menyerang warga yang lantang mengkritik pemerintah. Menurutnya, buzzer itu tak tersentuh hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jahatnya demokrasi saat ini karena buzzer dibiarkan pemerintah. Buzzer menyerang masyarakat yang bersuara lantang mengkritik pemerintah. Buzzer bebas bersuara bahkan menyebar hoax atau fitnah tanpa takut tersentuh hukum namun sebaliknya," jelasnya.
Lebih lanjut, Irwan kemudian menyinggung pidato Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapimnas Demokrat minggu lalu. Dalam pidato itu, AHY kata Irwan, mengingatkan bahwa instrumen hukum digunakan untuk menjerat pihak yang kritis kepada penguasa.
"Dalam Rapimnas Ketum AHY mengingatkan bahwa instrumen hukum seringkali digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang kritis kepada penguasa. Ini tentu sebuah berita buruk dalam kehidupan politik dan demokrasi kita," jelasnya.
"Suara rakyat terkait buruknya demokrasi ini juga salah satu isu strategis yang disuarakan oleh Ketua Umum AHY pada pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat. Ketum AHY menyampaikan ke seluruh kader demokrat bahwa demokrasi menghendaki adanya kepercayaan. Demokrasi tidak berjalan, jika orang yang berbeda pendapat, dianggap sebagai musuh. Apalagi menganggap mereka yang mengkritik pemerintah, sebagai musuh negara," imbuhnya.
Selain itu, Irwan juga menyinggung produk hukum yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah dan partai koalisi. Produk hukum itu, kata Irwan, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja.
"Beberapa kali juga pemerintah bersama koalisi di parlemen memaksakan produk legislasi UU yang bertentangan dengan kehendak rakyat seperti UU Minerba juga UU Cipta Kerja. Ruang masyarakat sipil makin menyempit untuk terlibat di dalam proses legislasi," kata dia.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Saksikan juga 'Survei Indikator Politik: 71,5% Warga Tak Setuju Kenaikan Harga BBM':
Kenaikan harga BBM, kata Irwan, juga salah satu bentuk pemerintah mengabaikan suara dari masyarakat. Dia menilai demo terkait BBM ini juga tidak direspons oleh pemerintah.
"Termasuk kebijakan menaikkan harga BBM subsidi akhir-akhir ini bagian dari mengabaikan suara-suara rakyat yang makin sengsara. Harapan rakyat dan mahasiswa tak direspons walau sudah turun ke jalan berdemonstrasi. Inilah semuanya yang menjadi amanah Ketua Umum Partai Demokrat agar seluruh kader bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan termasuk perbaikan demokrasi Indonesia," jelasnya.
Survei Litbang Kompas soal Demokrasi
Survei Litbang Kompas mengenai demokrasi ini mewawancarai 504 responden dari 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon dan sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai dengan proporsi jumlah penduduk tiap provinsi. Pengumpulan pendapat dilakukan pada 6-9 September 2022.
Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih di angka 4,37 persen dalam penarikan sampel acak sederhana. Berikut hasilnya:
Dibanding tahun lalu, baik atau burukkah kualitas demokrasi di Indonesia saat ini?
20,3% semakin baik
23,2% sama baiknya
13,9% sama buruknya
37,7% semakin buruk
4,9% tidak tahu
