SMA di Bekasi Disebut 'Pungli' Via Sumbangan Siswa, Ini Kata Disdik

ADVERTISEMENT

SMA di Bekasi Disebut 'Pungli' Via Sumbangan Siswa, Ini Kata Disdik

Wildan Noviansah - detikNews
Sabtu, 17 Sep 2022 16:04 WIB
Ilustrasi sekolah
Ilustrasi sekolah (Foto: Getty Images/iStockphoto/smolaw11)
Bekasi -

Sebuah SMA negeri di Kota Bekasi ramai menjadi perbincangan di media sosial (medsos). SMA tersebut disebut melakukan pungutan liar (pungli) lewat pengumpulan sumbangan dari orang tua (ortu) siswa.

Dari kabar yang beredar, total sumbangan pendidikan yang dikumpulkan dari ortu siswa mencapai miliaran rupiah. Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) menepis isu pungli di SMAN tersebut.

"Yang ada di berita kan gitu, jadi menyudutkan sekolah, pungli. Kalau pungli masa komite dengan terang-terangan. Kalau melanggar aturan mereka juga takut, apalagi orang-orang ngerti gitu. Di berita itu pungli, nggak juga," kata Kepala Cabang Wilayah III Disdik Jabar, Asep Sudarsono, saat dihubungi, Sabtu (17/9/2022).

Dalam foto yang beredar, terlihat tiga pilihan sumbangan pendidikan dengan nominal yang berbeda yang harus dibayarkan orang tua siswa, yakni Rp 8,5 juta, Rp 8 juta, atau Rp 7 juta.

Asep membenarkan data tersebut merupakan surat edaran SMAN 17 Kota Bekasi. Namun dia mengatakan biaya tersebut merupakan pungutan sekolah berdasarkan Peraturan Menteri 44 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dan Pergub No 44 Tahun 2022 tentang Komite sekolah.

Dalam Pergub tersebut, sekolah dibolehkan melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Hal ini nantinya diperuntukkan buat kegiatan operasional sekolah.

"Kalau pungutan kan dibolehkan dari Permen 44. Agar sumbangan itu berjalan baik tidak disalahartikan, maka turunlah Pergub 44 Tahun 2022 yang dikeluarkan bulan Agustus 2022. Maka seluruh sekolah melaksanakan itu. Jadi bagi yang tidak mampu dibebaskan, bagi yang mampu silakan untuk menyumbang," jelasnya.

Asep mengatakan idealnya seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah provinsi seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Namun, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar belum mencukupi, sekolah dibolehkan memungut biaya pendidikan tergantung kebutuhan sekolah.

"Jadi gini, pembiayaan pendidikan itu idealnya oleh pemerintah semua, seperti di DKI Jakarta. Sehingga tidak ada sumbangan dari orang tua. Karena di Jabar itu masih belum memadai dari pemerintah, maka dibolehkan, bukan diharuskan. Dibolehkan ada sumbangan dari orang tua," kata dia.

"Di DKI memang karena PAD-nya tinggi ya kemudian gubernur punya program membebaskan semua sumbangan akhirnya SMA/SMK bebas, kalau Jawa Barat belum bisa, karena keterbatasan," imbuhnya.

Asep mengatakan pungutan tersebut tak hanya berlaku untuk SMAN 17 Kota Bekasi, tapi juga untuk seluruh sekolah di Jawa Barat. Nantinya pungutan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana hingga pembiayaan tenaga pengajar non-PNS.

"Sebetulnya bukan keinginan dia (SMAN 17 Bekasi). Kan gini, gurunya bukan PNS semuanya, sarananya belum dipenuhi oleh pemerintah. Sebenarnya sekolah nggak ingin ada sumbangan tapi kan guru siapa yang bayar," tuturnya.

Sumbangan Tak Berlaku bagi Siswa Tak Mampu

Asep menambahkan tiga golongan bayaran Rp 8,5 juta, Rp 8 juta, dan Rp 7 juta bisa dipilih orang tua siswa tergantung kemampuan. Bayaran tersebut tidak berlaku bagi siswa kurang mampu. Menurutnya, nominal tersebut muncul mengacu pada kebutuhan SMAN 17 Kota Bekasi.

"Jadi gini, betul kebutuhan sekolah kan berbeda satu dengan yang lainnya. Karena program sekolah juga berbeda, maka kebutuhan sekolah apa, maka ditawarkanlah ke orang tua yang mampu. Karena 20% yang tidak mampu itu sudah dibebaskan. Bagi yang mampu silakan pilih," jelasnya.

"Jadi komite berdasarkan program yang ada, membutuhkan dana sekian dari yang akan bayar. Maka ditawarkan. Jadi boleh memiliki yang mana, tinggal musyawarah," sambungnya.

Pungutan Sumbangan Disetop Sementara

Asep mengatakan, sejak isu pungli muncul, pihaknya sudah berkoordinasi dengan SMAN 17 Kota Bekasi. Disdik menginstruksikan untuk menghentikan sementara pungutan kepada orang tua siswa atas munculnya isu tersebut. Pihaknya menunggu instruksi lebih lanjut terkait pemberlakuan pemungutan biaya tersebut.

"Kebijakan kita itu untuk sementara diberhentikan dulu saja, yang sudah bayar ditahan dulu. Yang mau bayar diserahkan ke orang tua dulu. Nanti kan pemerintah juga menyadari kalau sekolah tidak memenuhi standar kan juga bagaimana. Setelah ada instruksi Pak Kadis sudah hentikan saja dulu semuanya, pertemuan dengan orang tua," pungkasnya.

Simak juga 'Fakta-fakta Rektor Unila Tersangka Suap Penerimaan Maba':

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT