Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta tidak masalah jika sejumlah nama jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut) diubah. Akan tetapi, PKB meminta Pemprov DKI bergerak cepat dalam mengurus perubahan dokumen administrasi warga yang terdampak akibat perubahan nama jalan itu.
"Pergantian nama jalan itu tidak masalah kalau tidak menyusahkan masyarakat yang di bawah. Misalnya KPT, bisa nggak dukcapil itu dalam waktu singkat mengubah alamat seseorang, kan banyak yang dirubah, alamat rumahnya, surat ininya, PBB-nya, macam-macam. Nah itu kita setuju kalau dibarengi dengan kinerja yang cepat dari instansi terkait," kata Ketua Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, saat dihubungi, Kamis (15/9/2022).
Sebelum pergantian nama jalan itu dilakukan, Hasbiallah juga meminta Pemprov DKI melakukan sosialisasi kepada warga. Sehingga, kata dia, masyarakat tidak kaget dengan kebijakan itu.
"Disosialisasiin dulu, ini akan diganti nama jalan, baru diganti nama jalan, kalau belum disosialisasiin bagaimana mau diganti. Sebenarnya nggak ada masalah, kalau ada pergantian nama jalan nggak masalah, mau diganti terserah, yang penting disosialisasiin dulu ke masyarakat biar masyarakat pun tidak bingung, tidak membuat resah di masyarakat," tutur dia.
Menurut Hasbiallah, setiap Gubernur yang memimpin DKI Jakarta tentu ingin memberikan peninggalan atau legacy yang baik. Namun, dia berharap perubahan nama jalan itu dilakukan dengan persiapan yang maksimal.
"Ya setiap gubernur juga wajarlah mereka ingin punya legacy yang meninggalkan legacy yang bagus, merubah nama jalan itu hak beliau lah sebagai gubernur. Tapi dibarengi dengan persiapan yang matang," kata dia.
Rencana Perubahan Nama Jalan di Kelapa Gading
Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP Agustina Hermanto atau Tina Toon menyoroti rencana perubahan nama sejumlah jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia meminta agar rencana itu dipertimbangkan ulang.
"Aku sih masih berharap banget ya bahwa suara warga bisa didengarkan dan betul-betul misalnya sosialisasi pun warga menolak, apalagi mayoritas, itu betul-betul dipertimbangkan dan bisa dikaji ulang. Jadi kebijakan ini jangan center di atas aja. Pengen kebijakan yg langsung diganti namanya, udah gitu nggak mau dengerin warga," kata Tina Toon saat dihubungi, Rabu (4/9).
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Saksikan juga 'Anies Ganti Nama Jalan di Jakarta: Ini Tak Selesai di Sini':
