Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna memenuhi panggilan penyidik soal dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. Kesaksian Agus dianggap penting dalam mengungkap perkara tersebut.
"Jadi sebetulnya, kesadaran yang bersangkutan sendiri sebagai warga negara yang baik, itu. Bersedia memberikan keterangan saksi. Sehingga perkara ini menjadi terang. Supaya juga proses penegakan hukum itu juga kita bisa lakukan dengan segera dan cepat ya," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2022).
Alex menjelaskan sejatinya pemanggilan Agus Supriatna, maupun anggota TNI lain yang aktif tidak memerlukan izin. Hal itu tertuang dalam UU KPK.
"Terkait pemanggilan saksi-saksi yang tidak hadir, misalnya mantan KSAU, TNI aktif, ini sebetulnya kan di UU KPK itu kan pemanggilan saksi itu tidak harus melalui izin," jelasnya.
Selain itu, Alex juga menjelaskan soal prinsip peraturan perundang-undangan. Dia menyebut, selain berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KPK juga memiliki Undang-Undang sendiri dalam pemanggilan saksi.
"Secara peraturan perundang-undangan, Selain KUHAP, KPK juga kan punya UU sendiri ya. Yang juga ada apa, hukum acara yang tidak mengikuti KUHAP termasuk mungkin pemanggilan saksi," tegas Alex.
Adapun terkait pemeriksaan Agus Supriatna, tambah Alex, KPK bahkan bersedia mengikuti prosedur mekanisme di lingkup TNI AU. Dia mengaku tak mempermasalahkan selama Agus Supriatna bersedia memberikan keterangan.
"Yang bersangkutan menginginkan agar pemanggilan menggunakan aturan-aturan di TNI, tentu kami akan lakukan. Tidak ada persoalan mengikuti dengan tembusan ke pihak TNI-nya atau Puspom-nya itu tidak ada persoalan. Ini hanya masalah administrasi, tetapi kembali lagi yang jauh lebih penting adalah substansinya, kesediaan yang bersangkutan untuk memberikan keterangan," tuturnya.
Adapun dalam perkara ini, Agus Supriatna dimintai jadi saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101. Namun, pada panggilan pertama, Kamis 8 September itu Agus Supriatna mangkir.
Menanggapi hal itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan akan menjadwal pemanggilan ulang terhadap Agus Supriatna. Ali menyebut pemanggilan kedua bakal dilakukan pada Kamis (15/9).
"Informasi yang kami terima, tim penyidik sudah berkirim surat panggilan kedua kepada saksi Agus Supriatna, Purnawirawan TNI untuk hadir pada hari Kamis (15/9) di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (13/9).
Eks KSAU Bantah Mangkir Panggilan
Marsekal (Purn) Agus Supriatna menjelaskan perihal ketidakhadirannya sebagai saksi KPK di perkara korupsi helikopter AW-101. Dia membantah tidak kooperatif terkait panggilan itu.
Pahrozi selaku kuasa hukum Agus Supriatna menyebut surat panggilan KPK itu bertentangan dengan hukum. Jadi, dia menyebut Agus Supriatna tidak semestinya hadir dalam panggilan tersebut.
"Jawaban kami singkat saja. Tidak benar klien kami tidak koperatif. Yang benar surat panggilan KPK terhadap saksi dimaksud bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga klien kami tidak dapat memenuhi panggilan tersebut," kata Pahrozi dalam keterangannya.
Dia juga menjelaskan bahwa saat hari pemanggilan Agus Supriatna, yakni Kamis (8/9), pihaknya telah bersurat ke KPK. Bahkan, dia mengaku telah berkomunikasi dengan Kasatgas yang menangani perkara dugaan korupsi helikopter AW-101.
"Selanjutnya, Tidak koperatif itu tidak benar, karena pada hari pemanggilan kami sudah bersurat kepada KPK dan komunikasi dengan Kasatgas perkara ini," jelasnya.
Simak perkara helikopter AW-101 pada halaman berikut.
