Ragam Komentar Pejabat Negara Sikapi Heboh Hacker Bjorka

Menkominfo Akui Data Bocor Kebocoran, Tapi Bjorka Tak Update

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengakui ada data pemerintah yang beredar seperti diungkap hacker Bjorka. Namun Johnny mengatakan data-data itu merupakan data-data umum.

"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, oleh ya salah satunya oleh Bjorka. Tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang," kata Johnny kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.

"Sebagian data-data yang lama. Hanya tim lintas kementerian/lembaga, BSSN Kominfo Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," imbuh dia.

Dalam kesempatan ini Johnny menuturkan pemerintah membentuk tim khusus untuk menjaga keamanan data setelah heboh kemunculan hacker Bjorka. Pemerintah ingin memastikan kepercayaan publik terjaga.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," ujar Johnny.

Kepala BSSN: Tenang Saja

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat tenang usai kemunculan hacker Bjorka yang mengklaim meretas sejumlah data pemerintah. Hinsa menegaskan tak ada sistem elektronik yang diserang hingga saat ini.

"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara. Sistem ya," kata Hinsa kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.

Hinsa datang ke Istana untuk menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keamanan data. Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam rapat tersebut. Saat ditanya mengenai serangan siber yang ramai dibahas akhir-akhir ini, Hinsa berjanji bakal menjelaskan lengkap mengenai hal tersebut.

"Jadi nanti saya jelaskan secara karena itu kan teknis ya. Nanti saya jelaskan," ujar Hinsa.

Foto: Kepala BSSN Hinsa Siburian (dok. BSSN)

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Mahfud Md Akui Data Bocor, Tapi Bukan yang Rahasia

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengakui terjadi kebocoran data negara saat ini. Dia menilai data yang bocor bukan klasifikasi rahasia.

"Soal anu ya, bocornya data. Data negara lah. Itu nanti masih akan... kita, saya pastikan itu memang terjadi," kata Mahfud Md kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat siang tadi.

Mahfud menuturkan dirinya sudah menerima laporan kebocoran data negara itu dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Deputi VII Kemenko Polhukam perihal serangan hacker ini. Menurutnya, laporan itu mengungkapkan di mana saja peretasan terjadi.

"Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi VII saya, (peretasan) terjadi di sini, di sini, di sini," ucap Mahfud.

Foto: Menkopolhukam Mahfud Md (Rakha/detikcom)

Mahfud menjelaskan lebih lanjut, data-data negara yang bocor tak seutuhnya bersifat rahasia. Sementara soal isu surat untuk Presiden Jokowi juga ikut diretas, Mahfud mengatakan hal itu terus didalami dam pemerintah sedang merapatkan hal itu.

"Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama, gitu. Kalau surat itu nanti masih akan didalami, pemerintah masih akan rapat tentang ini," pungkas dia.

KPU Tingkatkan Keamanan Sibernya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan keamanan sibernya untuk mengantisipasi kebocoran data. Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, meyakini aparat penegak hukum dapat segera mengungkap siapa sosok Bjorka tersebut.

"Kita akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi kami," ujar di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat hari ini.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

"Kami tentunya sebagai penyelenggara pemilu serentak 2024 ke depan kami akan prioritaskan tentang keamanan data. Tadi hal tersebut juga sempat memuka dalam RDP dengan Komisi II DPR RI," ucap Idham.

KPU juga mengatakan pihaknya telah membentuk gugus tugas keamanan siber.

Komisi II DPR RI Akan Undang Rapat Menkominfo hingga KPU

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU oleh anggota forum Breached, Bjorka. Doli mengungkapkan Komisi II DPR berencana menjadwalkan rapat dengan Menkominfo Johnny Plate, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengamanan data kependudukan.

"Mungkin dalam waktu dekat kami akan cari waktu, akan mengundang pihak terkait, seperti BSSN, kemudian Menkominfo, nanti kami akan koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim siber KPU atau Polri mungkin supaya kejadian ini tidak terulang dan tidak mengganggu, terutama untuk proses pemilu," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Hari ini.

Doli mengatakan pihaknya sempat mendorong KPU melakukan proses digitalisasi terkait tahapan pemilu. Namun dia mewanti-wanti adanya hacker yang dapat mengganggu tahapan pemilu.