KPU Minta Perppu Disahkan Sebelum Oktober Agar DOB Papua Ikut Pemilu

ADVERTISEMENT

KPU Minta Perppu Disahkan Sebelum Oktober Agar DOB Papua Ikut Pemilu

Karin Nur Secha - detikNews
Jumat, 02 Sep 2022 11:12 WIB
Idham Holik KPU (Karin Nur Secha/detikcom).
Foto: Idham Holik KPU (Karin Nur Secha/detikcom).
Jakarta -

Komisi II DPR dan Kemendagri menyepakati mekanisme penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) usai penambahan tiga provinsi baru di Papua menjelang Pemilu 2024. KPU meminta pemerintah segera menerbitkan Perppu tersebut sebelum bulan Oktober 2022.

"Kami berharap perppu yang akan diterbitkan oleh pembentuk Undang-Undang bulan September sudah bisa selesai sehingga bulan Oktober awal kami bisa mengkonsolidasikan pembentukan KPU Provinsi di DOB," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).

Hal ini dikarenakan pada tanggal 6 Desember 2022 nanti berdasarkan PKPU 3 Tahun 2022, KPU harus membuka pengumuman penyerahan dukungan bakal calon DPD. Sebagaimana diketahui, bahwa parlemen di Indonesia menggunakan format bikameral yang terdiri dari DPD dan DPR.

"Maka nanti penyelenggaraan pemilunya harus serentak, harus bersama. Pasal 20 di Nomor 3 UU DOB baik UU Nomor 14 tahun 2022, UU nomor 15 tahun 2022 dan UU Nomor 16 tahun 2022 dinyatakan secara eksplisit, ketiga DOB tersebut mengikuti pemilu di 2024," jelas Idham.

"Artinya pemilunya tidak hanya di DPR RI tapi juga pemilu DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di DOB tersebut," sambungnya.

Simulasi Dapil di DOB Papua Tergantung Populasi

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga menyusun simulasi penataan daerah pemilihan (dapil) pada daerah tersebut. Nantinya, simulasi ini akan sangat bergantung pada populasi penduduk.

"Itu sangat bergantung pada populasi penduduk di DOB tersebut. Sedangkan untuk pemilu DPRD Provinsi itu adalah daerah pemilihannya gabungan dari Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi," ucap Idham.

Kini, KPU tengah melakukan simulasi tersebut. Nantinya hasil simulasi ini akan disampaikan kepada para pembuat undang-undang atau biasa disebut legal drafter.

"Nanti akan kita sampaikan sebagai bentuk masukan kepada para pembuat UU tapi tentunya sebagaimana yang menjadi kebijakan dalam pembentukan UU nomor 7 tahun 2017, yang namanya dapil untuk DPRD Provinsi itu menjadi bagian dari lampiran empat UU nomor 7 tahun 2017," jelas Idham.

"Jadi nanti kami serahkan masukan ini ke pembentuk UU dan merekalah yang nanti menentukan karena memang konstruksi UU-nya seperti itu. Terkait dengan penataan dapil untuk Kabupaten/Kota se-Indonesia kita akan mulai pada 14 Oktober 2022 dan kami akan akhiri pada tanggal 9 Februari 2023," sambungnya.

Anggaran Pemilu untuk DOB Ketika Perppu Terbit

Perlu diketahui, KPU RI telah menganggarkan sejumlah dana pelaksanaan pemilu hingga tahun 2024 mendatang. Namun, anggaran tersebut belum termasuk dengan penambahan tiga provinsi baru di Papua.

Terkait hal tersebut, KPU meminta kepada pemerintah untuk merasionalkan anggaran tersebut. Apalagi, sarana dan prasarana untuk KPU Provinsi tersebut masih belum dialokasikan.

"Karena kan sebelumnya kami mendesain anggaran pemilu untuk 34 provinsi. Ini besok ada tambahan tiga bahkan katanya ada nambah lagi, nambah lagi," kata Idham.

"Bukan minta (ditambah) kami merasionalisasi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya..

Saksikan juga 'Walkot Sorong: Perlu 20 Tahun RUU DOB Papua Disetujui':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT