.webp)
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU oleh anggota forum Breached, Bjorka. Doli mengungkapkan Komisi II DPR berencana menjadwalkan rapat dengan Menkominfo Johnny Plate, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengamanan data kependudukan.
"Mungkin dalam waktu dekat kami akan cari waktu, akan mengundang pihak terkait, seperti BSSN, kemudian Menkominfo, nanti kami akan koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim siber KPU atau Polri mungkin supaya kejadian ini tidak terulang dan tidak mengganggu, terutama untuk proses pemilu," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Doli mengatakan pihaknya sempat mendorong KPU melakukan proses digitalisasi terkait tahapan pemilu. Namun dia mewanti-wanti adanya hacker yang dapat mengganggu tahapan pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita waktu itu sering mendorong agar dilakukan proses digitalisasi, termasuk di tahapan pemilu, tapi kalau misalnya, dua kan syaratnya selalu saya bilang, pertama kenapa kita harus hati-hati karena jaringan internet kita belum sampai ke pelosok. Kedua ya ini, jago-jago semua hacker kita ini. Ini akan sangat bahaya," jelasnya.
Komisi II DPR, ujar Doli, juga meminta kepada KPU untuk memperbarui sistem proteksi data. Hal itu untuk mengantisipasi adanya kebocoran data-data yang dimiliki KPU.
"Oleh karena itu, kami tadi sepakat, kami minta ke KPU untuk selalu memperbarui sistem proteksi terhadap data-data yang dimiliki itu," ujar Doli.
Sebelumnya diberitakan adanya dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU oleh anggota forum Breached, Bjorka. Mereka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.
Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres. Bahkan, untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data secara gratis.
(nhd/gbr)
