ADVERTISEMENT

Anggota DPR Ungkap Hal yang Dibahas dengan BIN soal Kebocoran Data

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 12 Sep 2022 13:21 WIB
A magnifying glass is held in front of a computer screen in this file picture illustration taken in Berlin May 21, 2013. Hackers broke into U.S. government computers, possibly compromising the personal data of 4 million current and former federal employees, and investigators were probing whether the culprits were based in China, U.S. officials said on June 4, 2015. REUTERS/Pawel Kopczynski/Files
Foto: Ilustrasi peretasan. (Pawel Kopczynski/REUTERS)
Jakarta -

Komisi I DPR RI membahas sejumlah hal dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait serangan data atau peretasan. Salah satu yang dibahas Komisi I DPR RI dengan BIN ada terkait pembangunan tim tanggap darurat informasi.

"Dalam mata anggaran BIN kan ada koordinasi antarlembaga dalam pembangunan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di tahun 2023, yang dikomandoi BSSN sebagai siber lembaga pemerintah," kata anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Senin (12/9/2022).

Rapat Komisi I DPR RI bersama BIN itu dilakukan pekan lalu, saat ramai dugaan peretasan dan kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka. Bobby mengatakan BIN berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait tim tanggap darurat tersebut.

"BIN kan konteksnya intelijen, BSSN sekaligus berfungsi sebagai badan enkripsi, hal ini yang akan dikoordinasikan. Rapat akan membahas bagaimana koordinasi ini bisa dilakukan, sebelum CSIRT terbentuk di 2023. Tapi serangan ini sudah ada sekarang. Ini utamanya," ujar Bobby.

Menurut Bobby, upaya peretasan dan pembocoran data akan selalu ada. Terpenting, bagi Bobby, adalah peretasan tersebut dapat diantisipasi dan dilakukan penegakan hukum.

"Iya namanya peretasan ini kriminal, akan selalu ada upaya ini, hanya bagaimana penegakan hukumnya dari instrumen negara. Ini yang parlemen dalam fungsinya penganggaran dan pengawasan bisa memastikan instrumen negara seperti BSSN, BIN Deputi VI, Divisi Cybercrime Polri dan Kemenkominfo, mampu melindungi data pribadi milik publik," ucapnya.

Tim tanggapan darurat informasi ini, menurut Bobby, akan dilengkapi antarlembaga dan infrastruktur. "Ada anggarannya sesuai RPJMN, dan memastikan nggak ada double penganggaran dan overlap tupoksi soal CSIRT ini," imbuhnya.

Komisi I DPR RI sebelumnya menggelar rapat kerja bersama membahas rencana kerja dan anggaran 2023 dan beberapa isu krusial. Rapat digelar secara tertutup.

"Ada sejumlah hal yang dibahas, tapi tadi fokus pada anggaran karena ini rapat tentang anggaran, tapi ada banyak hal-hal tentang situasi-situasi di dapil masing-masing," kata anggota Komisi I DPR Dave Laksono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).

Dave menjelaskan beberapa isu krusial yang dibahas saat rapat Komisi I DPR bersama BIN. Hal itu terkait situasi di Papua hingga pencurian data.

"Ya, tadi rapat tertutup membahas isu krusial seperti situasi di Papua, lalu juga ada pelarangan pembangunan gereja oleh masyarakat di Cilegon, lalu ada pencurian data," jelas Dave.

Simak video 'Jawaban BSSN Terhadap Dugaan Insiden Kebocoran Data':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/zak)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT