Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto bersikap terbuka dalam menanggapi 'nyanyian' mantan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur AKBP Dalizon di sidang kasus korupsi proyek PUPR Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam persidangan, AKBP Dalizon menyebut mantan Dirkrimsus Polda Sumsel Kombes Anton Setiawan turut menerima suap.
"Transparan dan membuka kepada publik kasus Kombes Anton Setiawan yang terlibat dalam penerimaan aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon dalam kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).
IPW mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut suap Rp 10 miliar diterima AKBP Dalizon untuk menutup pengusutan dugaan korupsi pada proyek PUPR tersebut. Saat menangani perkara ini, Dalizon selaku Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Sumsel, dan Kombes Anton merupakan atasannya langsung.
"Dari Rp10 miliar itu, Rp 4,750 miliar diberikan terdakwa ke rekannya AS secara bertahap. Kemudian Rp 5,250 miliar digunakan terdakwa untuk tambahan membeli rumah senilai Rp1,5 miliar, tukar tambah mobil Rp300 juta, membeli 1 unit mobil sedan Honda Civic Rp400 juta, termasuk tabungan dan deposito rekening istri terdakwa senilai Rp1,4 miliar," papar Sugeng, mengutip keterangan JPU Kejaksaan Agung Ichwan Siregar dan Asep saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palembang.
IPW juga menilai pengakuan AKBP Dalizon yang menyetor Rp 500 juta per bulan ke Kombes Anton harus didalami benar atau tidaknya. IPW menyampaikan pengakuan AKBP Dalizon disorot publik karena viral di media sosial.
"Bahkan, dalam persidangan Rabu (7 September 2022), AKBP Dalizon mengaku setiap bulan menyetor Rp 500 juta per bulan ke Kombes Anton Seriawan. Pengakuan Dalizon ini menjadi viral di media sosial. Dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 sendiri, Kombes Anton Setiawan tidak pernah hadir. Pasalnya, JPU tidak pernah memaksa Kombes Anton Setiawan untuk menjadi saksi di persidangan," ungkap Sugeng.
IPW menilai AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi. Sementara, lanjut Sugeng, Kombes Anton Setiawan dilindungi oleh Bareskrim Polri dari persoalan hukum.
"Padahal, dalam kasus tersebut jelas ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon. Hal ini sangat jelas terlihat karena penanganan perkara tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. Artinya, dalam melakukan penyidikan, para penyidik dan pimpinan di Bareskrim tahu kalau nama Kombes Anton Setiawan muncul dalam pemeriksaan. Namun keterlibatannya diabaikan dan tidak dijadikan tersangka," ucap Sugeng.
Lihat juga video 'Ramai-ramai Rombongan Napi Korupsi Keluar Bui Usai Dapat Remisi':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
