Jaksa Dapat Info Yayasan ACT Masih Galang Dana dan Investasi

ADVERTISEMENT

Jaksa Dapat Info Yayasan ACT Masih Galang Dana dan Investasi

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Minggu, 11 Sep 2022 12:09 WIB
PPATK blokir rekening ACT pada Rabu (6/7/2022) silam. Hal tersebut dilakukan lantaran banyaknya laporan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT.
Foto: Istimewa
Jakarta -

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengendus informasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih beroperasi mengumpulkan uang dan investasi. Kejati DKI melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) membuat permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Hasil konfirmasi saya ke teman-teman di Kejari Jakarta Selatan, berkenaan dengan permohonan ke ACT itu informasi yang diperoleh teman-teman, ACT itu disinyalir masih melakukan operasi pengumpulan dan masyarakat dan ini investasi juga," kata Kasi Penkum Kejati DKI Ade Sofyansyah kepada wartawan, Minggu (11/9/2022).

"Jadi atas dasar itu, kemudian teman-teman (bidang) Perdata dan Tata Usaha (Kejari) Jakarta Selatan melakukan terobosan melakukan permohonan ke Pengadilan Jakarta Selatan itu," sambungnya.

Ade menyebut permohonan itu untuk meminta Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) mengaudit ACT. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membekukan Yayasan ACT.

"Tujuannya untuk meminta BPKP untuk melakukan audit terhadap ACT, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membekukan itu," tuturnya.

Ade menyebut permohonan itu sudah didaftarkan pada Selasa (6/9) lalu. "Iya (daftar permohonan) Selasa, 6 September," ungkap Ade.


Kemensos Cabut Izin ACT

Kementerian Sosial (Kemensos) RI diketahui sudah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT tahun 2022. Kemensos menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan ACT.

Berdasarkan keterangan dari Humas Kemensos RI, pencabutan izin itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, Selasa (5/7).

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (6/7).

Sementara itu, pada Selasa (5/7), Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan. Pertemuan itu guna memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Presiden dan eks presiden ACT jadi tersangka. Baca di halaman berikutnya>>

Lihat juga Video: ACT Diduga Selewengkan Dana Boeing Sampai Rp 107,3 Miliar

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT