Pak Menteri Bilang 'Aturannya Begitu' Kala Banyak Koruptor Keluar Bui

ADVERTISEMENT

Pak Menteri Bilang 'Aturannya Begitu' Kala Banyak Koruptor Keluar Bui

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Sep 2022 20:09 WIB
Yasonna Laoly
Menkumham Yasonna Laoly (Dok. Kemenkum HAM)
Jakarta -

Pembebasan bersyarat terhadap 23 narapidana koruptor menjadi sorotan masyarakat luas. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly pun buka suara dan menyebut bebas bersyaratnya para napi koruptor sudah sesuai dengan aturan yang ada.

"Kita harus sesuai ketentuan aja, aturan UU-nya begitu," kata Yasonna kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022).

Yasonna lantas membawa-bawa PP Nomor 99 Tahun 2021 atau yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor. Dia membeberkan PP tersebut sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA), sehingga pemerintah harus mengikuti putusan MA.

"Karena UU, jadi kan PP 99 sudah di-review, ada juga keputusan MK mengatakan bahwa narapidana berhak remisi, jadi kan sesuai prinsip non-diskriminasi, ya kemudian di-judicial review-lah PP 99. Nah, itu makanya kita dalam penyusunan UU PAS, menyesuaikan judicial review, nggak mungkin lagi kita melawan aturan dari keputusan JR terhadap UU yang ada," ujar Yasonna

Pembebasan Bersyarat Hak Asasi Manusia

Tak hanya Yasonna Laoly, jajarannya, Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi juga satu suara. Dia menyebut pembebasan bersyarat merupakan hak asasi manusia.

"Apabila hak hukum itu syarat-syaratnya sudah dipenuhi, itu menjelma menjadi hak asasi manusia," kata Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi kepada wartawan di gedung Ditjen HAM, Jakarta Selatan.

Mualimin menyebut ada potensi pelanggaran HAM apabila pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada narapidana yang berhak. Dia mengatakan Kemenkumham tidak boleh mengurangi hak asasi tanpa dasar hukum yang jelas.

"Kita kan juga melanggar hak asasi manusia kalau menahan orang yang sesuai dengan aturan hukum (sudah terpenuhi), (tapi) kemudian dia tidak diberikan haknya (pembebasan bersyarat)," ungkap dia.

"Oleh karena itu, hukum maupun hak asasi manusia, kan tidak boleh kita mengurangi hak asasi orang yang tidak sesuai dengan aturan hukum," imbuhnya.

Dia mengatakan pengurangan masa hukuman narapidana merupakan ranah hukum dan putusan pengadilan. "Hak asasi manusia itu kan bisa dikurangi, pertama, dengan undang-undang. Yang kedua dengan putusan pengadilan," kata dia.

Simak video 'Ramai-ramai Rombongan Napi Korupsi Keluar Bui Usai Dapat Remisi':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya, 23 koruptor bebas bersyarat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT