Disoal Yasonna, PP Pengetatan Remisi Koruptor Ternyata Dihapus MA

ADVERTISEMENT

Disoal Yasonna, PP Pengetatan Remisi Koruptor Ternyata Dihapus MA

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 09 Sep 2022 16:36 WIB
Poster
Ilustrasi koruptor (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Banyaknya koruptor yang bebas bersyarat ramai menjadi sorotan masyarakat. Menkumham Yasonna Laoly merespons terkait polemik itu dengan menyebut pembebasan bersyarat itu sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Yasonna awalnya menyebut pembebasan bersyarat terhadap para koruptor itu berdasarkan aturan yang berlaku. Dia lantas menyinggung terkait judicial review PP 99/2012 atau yang dikenal sebagai PP Pengetatan Remisi Koruptor yang sudah di-review oleh Mahkamah Agung.

"Kita harus sesuai ketentuan aja, aturan UU-nya begitu," kata Yasonna kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022).

"Karena UU, jadi kan PP 99 sudah di-review, ada juga keputusan MK mengatakan bahwa narapidana berhak remisi. Jadi kan sesuai prinsip nondiskriminasi, ya. Kemudian di-judicial review-lah PP 99. Nah itu makanya kita dalam penyusunan UU Pas, menyesuaikan judicial review, nggak mungkin lagi kita melawan aturan dari keputusan JR terhadap UU yang ada," lanjut Yasonna

Berdasarkan penjelasan Yasonna, pembebasan bersyarat kini berlaku terhadap semua narapidana, termasuk tersangka koruptor, setelah disetujuinya judicial review PP 99 pada 2021 oleh Mahkamah Agung.

Lantas bagaimana perjalanan judicial review PP 99/2012 yang mulai diajukan pada 2013?

Berdasarkan catatan detikcom, judicial review terhadap PP 99/2012 ini sudah berkali-kali diajukan oleh beberapa pihak. Kebanyakan dari mereka yang mengajukan adalah mantan terpidana korupsi.

Salah satunya pada 2013, judicial review sempat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) oleh terpidana korupsi Rebino, yang melimpahkan kuasanya kepada Yusril Ihza Mahendra.

Kala itu, MA menolak permohonan Rebino. Perkara nomor 51 P/HUM/2013 diadili oleh 5 hakim agung, yaitu M Saleh, Yulius, Supandi, Artidjo Alkostar, dan Imam Soebchi. Vonis diketok pada Selasa (26/11/2013) dengan ketua majelis M Saleh.

Delapan tahun kemudian atau pada 2021, judicial review diajukan kembali oleh lima terpidana korupsi yang sedang menghuni LP Sukamiskin, salah satunya Kepala Desa Subowo. Mereka adalah mantan kepala desa dan warga binaan yang saat itu tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Mereka mengajukan judicial review PP Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Saat itulah, MA berubah pendirian. MA berbalik badan dan berubah pendirian dengan menghapus pengetatan remisi koruptor yang tercantum pada PP Nomor 99 Tahun 2012.

MA beralasan terpidana koruptor tidak boleh dbeda-bedakan dengan terpidana kejahatan lainnya. Putusan itu diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono.

Akibat putusan itu, pemberian remisi koruptor, bandar narkoba, dan terorisme pun kembali sesuai PP 32/1999. Pemberian remisi sesuai PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juncto PP Nomor 28 Tahun 2006, diterapkan dengan tidak memandang jenis kejahatan yang dilakukan.

Lihat juga video 'YLBHI Pertanyakan 'Syarat' Kelakuan Baik Agar Koruptor Bisa Bebas Bersyarat':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT