.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi buku bertajuk 'Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan' karya Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Dalam bukunya tersebut, Muhaimin Iskandar menekankan kedudukan pengelolaan lembaga negara dan pendukungnya, demokrasi tidak bisa diartikan semata-mata hanya sebagai equal opportunities, melainkan juga alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil.
"Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh berbagai kalangan. Selain berisi teori, di dalam buku ini juga membuat garis besar arah kerja yang diemban Gus Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra). Sehingga antara teori dan praktik seputar negara dan politik kesejahteraan, bisa dijelaskan secara detail, mendalam, dan komprehensif," ujar Bamsoet saat menghadiri peluncuran buku 'Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan' di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Bamsoet menjelaskan secara garis besar buku tersebut membahas beberapa gagasan penting, di antaranya visi politik kesejahteraan, demokrasi dan kesejahteraan politik pembangunan pertanian, visi dasar pendidikan, demokrasi ekonomi, dan gagasan ekonomi kerakyatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pandangan Pak Muhaimin sangat tepat. Bahwa negara dengan segala sumber daya yang dimiliki harus menjamin kesejahteraan seluruh anak bangsa. Itu adalah gagasan utama negara kesejahteraan. Dimana, kesejahteraan bukan hanya soal pencapaian ekonomi yang diukur melalui beberapa indikator utama, tetapi juga soal pengelolaan lembaga yang sedemikian rupa mampu mendukung terciptanya kesejahteraan," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga menjelaskan di dalam konstitusi, khususnya pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 telah ditekankan bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia adalah sistem perekonomian yang khas, berbeda dengan dua kutub dikotomi perekonomian yang menjadi dominasi global.
Bamsoet memaparkan, di satu sisi sistem perekonomian Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, yang berarti negara lebih dominan sebagai pelaku ekonomi. Namun, di sisi lain sistem perekonomian Indonesia bukan juga sistem ekonomi kapitalis.
"Di sisi lain, sistem perekonomian kita juga bukan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. Sistem Ekonomi kita adalah sistem Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sehingga bisa mensejahterakan semua kalangan," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar
(akn/ega)
