Apakah Anak Angkat yang Sangat Disayangi Suami Dapat Hak Waris?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Apakah Anak Angkat yang Sangat Disayangi Suami Dapat Hak Waris?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 07 Sep 2022 08:42 WIB
Notarys public pen and stamp on testament and last will. Notary public tools
Ilustrasi (Getty Images/iStockphoto/Ilya Burdun)
Jakarta -

Hubungan kekerabatan keluarga akan mempengaruhi ke pembagian warisan. Tapi apakah anak angkat juga dapat warisan?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Saya menikah dengan duda.
Dahulu suami saya menikah memungut anak saudaranya.
Kemudian anak itu diberi akta lahir atas nama suami saya dan istri terdahulunya.

Setelah 2 tahun pernikahan, mereka bercerai. Dan ponakannya dibawa suami saya. Sedangkan anak kandungnya dari istri dahulu ada satu, tidak diurus oleh suami saya . Malah membawa ponakannya kembali ke kampungnya. Hingga sekarang ia malah tidak bertanggung jawab pada anak kandungnya dengan sangat membela ponakannya itu.

Suami saya menduda selama 10 tahun, kemudian baru menikah dengan saya. Dalam pernikahan kami, kami mempunyai satu anak kandung hingga sekarang.

Permasalahannya, suami saya sangat membela anak saudaranya itu (ponakan yang dipungut). Kerap kali tidak masuk logika dan bertindak yang tidak baik kepada saya. Rumah tangga pun sering ribut. Namun saya bertahan karena kasihan kepada anak saya bila bercerai.

Andaikata suami saya atau saya meninggal dunia, apakah si ponakan itu yang diangkat anak bisa menuntut warisan?

Dikarenakan di kartu keluarga saya, data anak itu orang tuanya suami saya dan nama saya. Karena saking belanya, suami saya buat kartu keluarga diam-diam memakai nama saya sebagai ibu dari anak itu tanpa seizin saya.

Secara logika, nama ibu kandung pada akta lahir anak itu berbeda dengan nama ibu kandung pada kartu keluarga.

Mohon bantu jawab. Saya sangat khawatir akan nasib anak kandung saya jika saya tidak ada.

Jawaban:

Apakah anak angkat bisa memperoleh hak waris?

Di Indonesia, terdapat perbedaan hukum waris yang berlaku bagi orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama selain Islam. Karena saudara tidak menjelaskan agama yang saudara anut, maka kami akan memaparkan baik dari sisi Hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat.

Hukum Waris Islam bagi orang beragama Islam

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H., Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991). Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya. (Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Hukum Waris Perdata Barat bagi orang beragama selain Islam

Berdasarkan Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Hal ini sejalan juga dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/SIP/1970.

Perlu kami tegaskan juga bahwa secara hukum, baik bagi yang beragama Islam maupun yang beragama selain Islam, pengangkatan/adopsi anak baru memiliki kedudukan di mata hukum setelah adanya penetapan dari pengadilan.

Bagaimana jika terdapat perbedaan data anak antara yang tertera pada Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Akta Kelahiran?

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Kependudukan), baik Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran merupakan Dokumen Kependudukan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, yaitu sebagai alat bukti autentik

Dari uraian yang Saudara kemukakan, setidaknya ada 3 kemungkinan status anak tersebut yaitu:

1. Anak tersebut merupakan anak angkat dari suami Anda dengan istrinya terdahulu.
2. Anak tersebut merupakan anak kandung dari suami Anda dengan istrinya terdahulu (berdasarkan data pada akta kelahiran anak).
3. Anak tersebut merupakan anak kandung suami Anda dengan Anda. (berdasarkan data pada kartu keluarga)

Untuk menjawab persoalan ini, sebaiknya Saudara dan suami Saudara berkomunikasi untuk memperbaiki data anak terkait perbedaan dokumen kependudukan anak tersebut.

Cara memperbaiki data tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan (dalam hal tidak ada sengketa) ataupun melalui gugatan (dalam hal terdapat sengketa) ke pengadilan negeri.

Jika anak tersebut merupakan anak angkat dari suami Saudara, namun belum melalui penetapan pengadilan, langkah pertama yang dapat Saudara lakukan adalah memperbaiki data dan dokumen kependudukan anak sesuai dengan data orang tua yang sebenarnya, kemudian mengurus penetapan pengangkatan anak ke pengadilan. Jika permohonan pengangkatan anak dikabulkan, penetapan pengangkatan anak tersebut dapat menjadi salah satu bukti untuk menambahkan data kependudukan dan dokumen kependudukan anak tersebut sebagai anak angkat baik pada Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran.

Perbaikan data dan dokumen kependudukan pada anak tersebut sangat penting untuk dilakukan karena selain memiliki potensi pelanggaran pidana Pasal 93 UU Kependudukan, namun juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada yang bersangkutan.

Pasal 93

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Demikian jawaban dari kami
Semoga masalah Anda segera bisa diselesaikan

Terima kasih

Tim Pengasuh detik's Advocate

detik's advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Jalan Terjal Anak di Luar Nikah Menggugat Hak ke Ayah Biologis':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT