Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta diwarnai aksi debat panas antara anggota Fraksi PKS dan Fraksi PDIP. Debat panas ini diawali pernyataan Ketua Fraksi PKS Achmad Yani menolak kenaikan harga BBM saat interupsi di rapat paripurna.
Yani awalnya menyebut pernyataan sikap ini disampaikan usai mendapat keluhan dari masyarakat Jakarta yang keberatan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, warga Jakarta keberatan atas kenaikan harga BBM karena berdampak besar terhadap biaya hidup.
"Terutama kalangan ekonomi bawah, mereka yang masih menganggur usaha mikro, tukang ojek, ojek online, pedagang keliling, kurir, guru, perawat dan pegawai kecil lainnya maka kami menangkap aspirasi masyarakat itu dengan menyampaikan sikap PKS di dalam forum yang terhormat ini. Pertama, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Yani di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Pernyataan sikap Yani itu langsung ditanggapi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Gembong menyela Yani yang sedang menyampaikan pernyataan sikap.
"Pimpinan, izin, Pimpinan," kata Gembong.
"Yang kedua," ujar Yani membacakan pernyataan sikap.
"Izin, Pimpinan, Gembong Warsono. Ini bukan momentum nyatakan sikap politik!" ujar Gembong memotong ucapan Yani.
Gembong menyebut rapat paripurna kali ini digelar untuk membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta 2021. Dia meminta agar pimpinan rapat bersikap tegas.
Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir meminta agar Pimpinan DPRD tidak mencatat interupsi PKS itu. Gembong juga meminta pimpinan rapat tegas.
"Tolong tegas Pimpinan. Momentum rapat paripurna hari ini adalah momentum penyampaian P2APBD tidak ada penyampaikan sikap," ujar Gembong.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Demo Tolak Kenaikan BBM di DPRD NTB Ricuh Lagi!
(taa/haf)