.webp)
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta diwarnai aksi debat panas antara anggota Fraksi PKS dan Fraksi PDIP. Debat panas ini diawali pernyataan Ketua Fraksi PKS Achmad Yani menolak kenaikan harga BBM saat interupsi di rapat paripurna.
Yani awalnya menyebut pernyataan sikap ini disampaikan usai mendapat keluhan dari masyarakat Jakarta yang keberatan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, warga Jakarta keberatan atas kenaikan harga BBM karena berdampak besar terhadap biaya hidup.
"Terutama kalangan ekonomi bawah, mereka yang masih menganggur usaha mikro, tukang ojek, ojek online, pedagang keliling, kurir, guru, perawat dan pegawai kecil lainnya maka kami menangkap aspirasi masyarakat itu dengan menyampaikan sikap PKS di dalam forum yang terhormat ini. Pertama, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Yani di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan sikap Yani itu langsung ditanggapi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Gembong menyela Yani yang sedang menyampaikan pernyataan sikap.
"Pimpinan, izin, Pimpinan," kata Gembong.
"Yang kedua," ujar Yani membacakan pernyataan sikap.
"Izin, Pimpinan, Gembong Warsono. Ini bukan momentum nyatakan sikap politik!" ujar Gembong memotong ucapan Yani.
Gembong menyebut rapat paripurna kali ini digelar untuk membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta 2021. Dia meminta agar pimpinan rapat bersikap tegas.
Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir meminta agar Pimpinan DPRD tidak mencatat interupsi PKS itu. Gembong juga meminta pimpinan rapat tegas.
"Tolong tegas Pimpinan. Momentum rapat paripurna hari ini adalah momentum penyampaian P2APBD tidak ada penyampaikan sikap," ujar Gembong.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Demo Tolak Kenaikan BBM di DPRD NTB Ricuh Lagi!
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri, yang memimpin rapat, mengaku setuju dengan pernyataan Gembong. Dia meminta agar materi rapat tak melebar ke pembahasan lain.
"Catatan teman-teman apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP itu betul. Jadi tolong jangan melebar ke mana-mana," jelas Misan.
Yani kembali bicara. Dia mengatakan dirinya berhak menyampaikan sikap di tengah forum rapat DPRD DKI. Ucapan Yani kemudian disambut tepuk tangan anggota Fraksi PKS lainnya sambil mengangkat poster bertuliskan penolakan kenaikan BBM bersubsidi.
Yani lalu bergerak maju menyerahkan salinan pernyataan sikap F-PKS itu kepada Misan.
"Pimpinan, kita punya hak menyampaikan sikap agar suara kami disampaikan kepada Presiden RI melalui Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Kami ini wakil rakyat, buat apa kami berdiri di sini hanya bengong dan hanya mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh pimpinan. Melalui pejuang-pejuang untuk bela rakyat. ini forumnya!" ujar Yani.
"Saya kira ini forum DPRD yang merupakan perwakilan parpol. Di bilang kami masyarakat sudah sampaikan aspirasi tidak ada salahnya kami sampaikan di forum ini. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," tambahnya.
"Ke DPR, ke DPR," ujar anggota DPRD DKI lainnya.
