Said Iqbal: Kalau DPR Tak Bentuk Pansus BBM, Tanggung Jawab Jika Ada Rusuh

Khairul Maarif - detikNews
Selasa, 06 Sep 2022 14:06 WIB
Massa buruh meminta DPR membentuk pansus terkait kenaikan harga BBM. Jika tuntutan tak diwujudkan, mereka meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan. (Khairul M/detikcom)
Jakarta -

Massa buruh meminta DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga BBM. Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan sosial.

"Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Dia mengatakan hal tersebut menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM hari ini depan gedung DPR.

"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya.

Dia mengatakan demo tolak kenaikan harga BBM di gedung DPR ini akan selesai pukul 15.00 WIB. Dia mengatakan massa mempersiapkan demo lanjutan di daerah-daerah pada esok hari.

Ia menjelaskan aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM ini akan digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia. Menurutnya, jika memungkinkan aksi itu direncanakan digelar seminggu sekali.

"Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR... kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota," ujarnya.

Menurutnya, aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player. Dia meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.

Massa buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR RI dan menemui massa (Khairul M/detikcom)

"Beberapa waktu yang lalu, kenapa omnibus law dimenangkan MK. Salah satu pertimbangan MK, karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur. Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat. Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM," tuturnya.

Said menegaskan buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR RI dan menemui massa. Tuntutannya tegas untuk pembuatan pansus atau panitia kerja (panja).

"Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR, tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan siap untuk buat panja atau pansus DPR," ungkapnya.

Saat ini diketahui massa buruh masih menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI. Ribuan buruh ini hadir dari berbagai elemen serikat dan daerah di sekitar Jakarta.

Sementara itu, di gerbang DPR RI sudah mulai didirikan kawat berduri. Petugas kepolisian juga sudah tampak bersiaga di depan DPR RI.

Simak video 'Buruh Sindir Puan saat Demo Tolak Kenaikan BBM: Dulu Nangis, Sekarang...':



Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.




(jbr/gbr)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork