Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai sejumlah sektor akan berpotensi terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kendati begitu, sejumlah program harus tetap direalisasikan oleh pemerintah guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkelanjutan.
"Langkah antisipasi lewat sejumlah program bantuan sosial telah direncanakan untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM. Namun upaya itu belum cukup, kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap sesama harus ditingkatkan agar sejumlah program prioritas bangsa ini tetap bisa dijalankan," kata Lestari dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).
Lestari menjelaskan usai dihantam pandemi COVID-19, kenaikan harga BBM yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi global, kini harus dihadapi oleh masyarakat. Adapun dua tantangan yang perlu dihadapi masyarakat secara beruntun ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku kebijakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guna mengatasi hal ini, dia mengatakan transparansi sejumlah program bantuan sosial perlu dikedepankan. Di samping itu, upaya untuk memperkuat solidaritas antarmasyarakat dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi ini juga harus ditingkatkan.
"Tanpa kebersamaan antara para pemangku kebijakan dan masyarakat akan sulit kita menghadapi dampak gejolak ekonomi global di Tanah Air," tutur Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini.
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini mengungkapkan pemerintah saat ini juga sedang berupaya membangun sektor kesehatan pascapandemi. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, di tengah dampak kenaikan harga BBM, Lestari berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat lewat sejumlah program tidak terabaikan oleh para pemangku kepentingan. Ia menyebut sejumlah program peningkatan gizi anak dan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting harus menjadi perhatian serius semua pihak guna mencetak anak bangsa yang berdaya saing di masa datang.
Di samping itu, Lestari juga berharap sejumlah program prioritas dapat tetap direalisasikan dengan baik untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkelanjutan.
(akd/ega)