.webp)
Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis survei terkait kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM dan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah. Hasilnya, mayoritas responden menolak harga BBM naik.
Seperti dirilis pada Senin (5/9/2022), survei dilakukan pada 29 Agustus-2 September 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun (telah memiliki KTP).
Jumlah sampel sebesar 1.230 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara systematic random sampling. Ambang kesalahan (margin of error) +/- 2,79% dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon (telesurvei) yang dilaksanakan oleh tenaga terlatih dengan panduan kuesioner.
LSN mengajukan pertanyaan kepada responden: Menurut Ibu/Bapak/Saudara, Apakah Anda setuju atau kurang setuju terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi?
Kurang/tidak setuju atau menolak kenaikan harga BBM 68,2%
Setuju terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi 23,5%
Tidak tahu atau tidak menjawab 8,3%
Penolakan kenaikan harga BBM, menurut LSN, disebabkan 3 faktor utama, yaitu: beban ekonomi pasca-COVID-19 belum pulih, akan berimbas pada harga bahan pokok, dan mempersulit masyarakat kelas bawah.
"Mayoritas publik menganggap kenaikan harga BBM kali ini kembali akan semakin membebani kehidupan ekonomi masyarakat karena akan terjadi kenaikan berantai terhadap berbagai barang kebutuhan hidup lainnya," kata Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry.
Menurut LSN, kekecewaan publik terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi nampaknya cukup berpengaruh terhadap kepuasaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.
"Ketika LSN menanyakan apakah puas atau kurang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, sebanyak 59,2% mengaku puas. Pada survei LSN bulan Februari 2022 tingkat kepuasan publik sebesar 68,5%. Dengan demikian kebijakan kenaikan harga BBM terbukti cukup menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah," ucap Gema Nusantara Bakry.
(rfs/rfs)
