.webp)
Rapat Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membahas rencana kerja dan anggaran sempat diwarnai dengan interupsi. Rapat dimulai dengan interupsi dari para anggota Komisi I DPR.
Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.
Selain Andika, turut hadir KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono. Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diwakili oleh M Herindra dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman diwakili oleh Wakasad Letjen Agus Subiyanto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo diketahui tengah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. Sementara Dudung diketahui melaksanakan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif.
Anggota Komisi l DPR Yan Permenas Mandenas menginterupsi soal absennya Dudung di rapat Komisi I DPR hari ini. Yan berharap Dudung hadir saat rapat RKA dengan Komisi I DPR.
"Pada pagi hari ini khusus untuk Kepala Staf AD saya pikir sudah berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi dan kali ini kita rapat membahas RKA, jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD, sehingga rapat-rapat begini tidak setiap saat kita lakukan, jadi saya berharap Kepala Staf AD harus hadir di sini," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini mengatakan kehadiran Dudung dinilai penting dalam rapat kali ini. Menurutnya, kehadiran Dudung penting untuk menepis isu hubungan Panglima TNI Andika dengan Dudung tidak harmonis.
"Bahwa dalam kaitan penyampaian penting sekali pendapat yang bersangkutan untuk hadir dalam kaitan ini Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," jelas Faishal.
"Saya kira ini harus kita clear-kan mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," sambungnya.
Rapat sempat dinyatakan tertutup sebentar sebelum digelar terbuka kembali. Rapat masih berlangsung sampai saat ini.
Simak juga video ''Jokowi Usul Anggaran Rp 3.000 T Tahun 2023, Buat Apa Saja?':
