Harga BBM jenis Pertalite hingga solar mengalami kenaikan setelah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak menyinggung dana proyek-proyek infrastruktur seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Amin mulanya mengatakan kenaikan harga BBM akan membebani rakyat terutama kelompok rentan miskin. Menurut dia, kelompok rentan miskin akan terancam berada di bawah garis kemiskinan imbas kenaikan harga BBM.
"Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar akan semakin membebani rakyat, terutama kelompok masyarakat yang rentan miskin. Menurut Bank Dunia, terdapat 45% rakyat Indonesia atau sekitar 124 juta orang yang masuk ke dalam golongan masyarakat rentan miskin," kata Amin saat dihubungi, Senin (4/9/2022).
"Rakyat rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi berada di atas garis kemiskinan namun belum mencapai golongan kelas menengah. Ketika terjadi kenaikan harga-harga terutama harga kebutuhan pokok, mereka terancam jatuh miskin," imbuhnya.
Amin menuturkan kenaikan harga BBM selalu menimbulkan dampak pengganda (multiplier effect). Dampak-dampak tersebut antara lain meningkatnya biaya transportasi, harga barang kebutuhan pokok, biaya perumahan, dan pendidikan.
"Berdasarkan sejumlah kajian, jika harga Pertalite naik menjadi Rp 10 ribu per liter, maka berdampak pada naiknya inflasi menjadi 7%," ujar legislator dapil Jatim IV itu.
Lebih lanjut, menurut Amin, kenaikan harga akan mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Imbasnya, tingkat konsumsi atau daya beli yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bakal terancam melambat.
"Dan pada akhirnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi akan melambat," katanya.
"Di tengah tren turunnya harga minyak mentah dunia, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap nasib sebagian besar rakyat. Sementara sejumlah negara, seperti Malaysia malah menurunkan harga BBM seiring turunnya harga minyak dunia," sambungnya.
Amin kemudian menyinggung proyek-proyek infrastruktur seperti IKN. Menurut dia, seharusnya pemerintah mengalihkan dana proyek-proyek itu untuk subsidi BBM.
"Seharusnya pemerintah membatalkan atau menunda proyek-proyek infrastruktur yang secara kajian obyektif tidak jelas proyeksi profit maupun benefitnya seperti IKN dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM," katanya.
Saksikan video 'Ketua MPR Bicara Pentingnya PPHN Jamin IKN Dituntaskan':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(fca/rfs)