Pemerintah mengumumkan harga BBM naik dari solar, Pertalite, hingga Pertamax mulai Sabtu (3/9) siang. Kenaikan harga BBM menimbulkan kritik dari berbagai kalangan.
Salah satunya kritik dari Partai Demokrat. Demokrat mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan segera karena membuat rakyat menderita.
"Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat," kata anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Menurut Wasekjen Demokrat ini, Presiden Jokowi tak mempedulikan suara masyarakat agar harga BBM tak dinaikkan. Kenaikan harga BBM, menurut Irwan, berdampak langsung pada masyarakat kecil.
"Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri," ujarnya.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI bakal memanggil Pertamina buntut kenaikan harga BBM tersebut. Pertamina akan dipanggil DPR pada pekan depan, pemanggilan tersebut untuk koordinasi pengawasan kenaikan harga Pertalite yang bersubsidi.
"Kita akan panggil Pertamina," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Kritik juga datang dari Partai Buruh. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5-8 persen, sehingga harga bahan kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9).
Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.
Alasan kedua buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan, menurut Said Iqbal, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Terkait dengan bantuan subsidi upah Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal, ini hanya 'gula-gula saja' agar buruh tidak protes. Menurutnya, tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.
"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.
Pemerintah Umumkan Harga BBM Naik
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (9/4/2022) kemarin bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Jokowi mengatakan kenaikan harga BBM yang bersubsidi mengalami kenaikan karena anggaran subsidi BBM membengkak. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, Sabtu (3/9/2022).
Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.
"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.
Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi dan sejumlah menteri lainnya saat mengumumkan kenaikan harga BBM.
Selengkapnya baca halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Harga BBM Pertamina Naik, Bagaimana dengan Harga Shell dan Vivo?
(yld/knv)