PN Jaksel Lanjutkan Sidang Gugatan Rp 600 M Mbak Tutut soal Sengketa Saham

ADVERTISEMENT

PN Jaksel Lanjutkan Sidang Gugatan Rp 600 M Mbak Tutut soal Sengketa Saham

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 02 Sep 2022 13:35 WIB
Tim blak-blakan detikcom berkesempatan mendapatkan wawancara dengan putri sulung almarhum Presiden kedua Indonesia Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau yang biasa mbak Tutut.
Mbak Tutut dalam wawancara khusus dengan detikcom (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan melanjutkan gugatan Rp 600 miliar Siti Hardiyanti Hastuti ke pokok perkara. Mbak Tutut menggugat Marga Nurindo Bhakti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa saham.

"Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat III. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan," demikian bunyi putusan sela PN Jakpus yang dilansir websitenya, Jumat (2/9/2022).

Sebelum putusan sela, PN Jakpus sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Duduk sebagai hakim mediator yaitu Sidi Hamidah.

"Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir," ujarnya.

Mbak Tutut menggugat sebagai Direktur PT Citra Lamtoro Gung Persada. Mbak Tutut menilai Marga Nurindo Bhakti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa saham. Mbak Tutut menggugat bersama Direktur Hanurata, Letjen (Purn) Sugiono.

Adapun sebagai tergugat adalah:

1. PT Marga Nurindo Bhakti
2. Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn
3. PT. Marga Strukturindo Raya
4. PT Investakusuma Artha
5. Janner Tandra sebagai Komisaris PT. Marga Nurindo Bhakti
6. Dendy Kurniawan sebagai Komisaris Utama PT. Marga Nurindo Bhakti
7. Sargato sebagai Direktur PT Marga Nurindo Bhakti
8. Berto Lomios sebagai Direktur Utama PT Marga Nurindo Bhakti

Berikut ini petitum Mbak Tutut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk tidak menyelenggarakan RUPSLB PT. Marga Nurindo Bhakti terkait dengan pengalihan saham (jual beli) milik TERGUGAT V dan TERGUGAT VI kepada Pihak Ketiga, sampai dengan putusan perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).
2. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III untuk tidak mencatatkan atau mengesahkan perubahan anggaran dasar atas penjualan saham TERGUGAT V dan TERGUGAT VI pada PT. Marga Nurindo Bhakti dalam pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum -- Kementerian Hukum dan HAM RI, sampai dengan putusan perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap hari sejak dijatuhkannya putusan provisi ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo oleh PARA TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marga Nurindo Bhakti tertanggal 3 Desember 2021;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pengalihan Saham TERGUGAT V dan TERGUGAT VI kepada Pihak Ketiga.
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV agar tidak menyelenggarakan RUPSLB PT. Marga Nurindo Bhakti untuk penjualan saham PT. Investakusuma Artha dan PT. Marga Strukturindo Raya kepada pihak ketiga atau pihak siapapun, sebelum dilakukannya:
6. Audit Keuangan oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh PT. Citra Lamtoro Gung Persada;
7. Penilaian atas saham yang akan dijual oleh PT. Investakusuma Artha dan PT. Marga Strukturindo Raya tersebut, oleh Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh PT. Citra Lamtoro Gung Persada;
8. Melampirkan laporan keuanganAudited3 (tiga) tahun terakhir; dan
9. Melampirkan Bukti Setoran Saham PT. Investakusuma Artha dan PT. Marga Strukturindo Raya.
10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III untuk tidak mencatatkan atau mengesahkan perubahan anggaran dasar dalam penjualan saham TERGUGAT V dan TERGUGAT VI pada PT. Marga Nurindo Bhakti dalam pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI, sampai dengan putusan perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).
11. Memerintahkan kepada TERGUGAT I & TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III & TERGUGAT IV untuk memberikan hak kepada PARA PENGGUGAT dalam RUPSLB sebagai Pemegang Saham yang harus ditawarkan terlebih dahulu atas penjualan saham TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
12. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas Harta kekayaan PARA TERGUGAT yang akan disebutkan kemudian oleh PARA PENGGUGAT.
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

Simak juga 'Blak-blakan Prof Mahfud Md: Mba Tutut Tak Terkait BLBI':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT