KPU-Bawaslu RI Bakal Laksanakan Proses Pemilu di 3 DOB Papua Sementara

ADVERTISEMENT

KPU-Bawaslu RI Bakal Laksanakan Proses Pemilu di 3 DOB Papua Sementara

Karin Nur Secha - detikNews
Kamis, 01 Sep 2022 13:52 WIB
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (Karin-detikcom)
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (Karin/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah dan DPR RI, dalam hal ini Kemendagri dan Komisi II DPR, telah menyepakati mekanisme penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua bisa ikut Pemilu 2024. Sambil menunggu perppu terbit, Bawaslu RI dan KPU RI akan mengawasi jalannya pemilu di lokasi tersebut.

"Sebelum terbitnya perppu sebagai perubahan terhadap UU 7/2017, pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu di provinsi baru wilayah Papua dilaksanakan oleh KPU RI dan Bawaslu RI sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di Provinsi baru di wilayah Papua," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangannya, Kamis (1/9/2024).

Kemudian Bagja juga merekomendasikan dua pilihan terkait eksistensi pengawas pemilu di tiga DOB wilayah Papua. Salah satunya adalah membentuk Bawaslu provinsi di tiga provinsi baru DOB Papua. Namun hal ini diperlukan adanya pengubahan ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dilakukan perubahan terhadap Lampiran II UU tentang Pemilu tersebut.

"Setelah lampiran II UU 7/2017 diubah, Bawaslu RI dapat membentuk tim seleksi pembentukan Bawaslu provinsi DOB atau dengan mekanisme penunjukan sementara," ucap Bagja.

Opsi lainnya, Bawaslu Provinsi Papua menjalankan sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di DOB dengan menggunakan sejumlah cara. Pertama, menambahkan ketentuan dalam revisi UU 7/ 2017, yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi DOB dilakukan sementara oleh Bawaslu Provinsi Papua selama belum terbentukya Bawaslu provinsi DOB.

"Cara kedua, Bawaslu RI menerbitkan surat keputusan Bawaslu RI yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu provinsi DOB dilakukan sementara oleh Bawaslu Provinsi Papua selama belum terbentuknya Bawaslu provinsi DOB," urai Bagja.

Diketahui, Mendagri Tito Karnavian bersama Komisi II telah menyepakati mekanisme penerbitan perppu. Ada dua mekanisme yang bisa diterapkan agar tiga provinsi baru di Papua bisa ikut Pemilu 2024, yaitu penerbitan perppu dan revisi UU Pemilu.

"Mengenai perlunya perubahan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kita perlu sepakati kalau perubahan ini diperlukan, karena memang kita di ruangan ini sudah menyepakati pembentukan tiga provinsi Papua plus satu Papua Barat Daya. De jure sudah ada, de facto yang belum," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Tito mengatakan, dengan terbentuknya tiga provinsi baru itu, akan ada implikasi terhadap dapil, jumlah anggota DPR, DPD, hingga DPRD. Dengan demikian, kata dia, diperlukan perubahan terhadap UU yang ada.

"Memang UU pemilu perlu dilakukan perubahan karena implikasi adanya UU (UU 3 provinsi baru) ini, dan tadi saya banyak menangkap adanya keinginan perubahan dilakukan cepat," ucapnya.

Mekanisme kedua yang bisa dilakukan adalah merevisi revisi UU Pemilu. Tito sendiri menyarankan agar mekanisme perppu yang diterapkan, bukan merevisi UU Pemilu.

"Kalau ingin cepat ya perppu, dan kita sangat berpacu dengan waktu saat ini dan kita fokus. Saran kami dari pemerintah, perppu, spesifik mengakomodasi dampak dari adanya DOB ini," terang Tito.

"Kalau opsi revisi, selain akan panjang waktunya, kita berkejaran dengan tahapan-tahapan yang sudah kita rancang, yang sedang dirancang KPU dan sudah disepakati bersama," imbuhnya.

Simak juga video 'Berkas 24 Parpol Calon Peserta Pemilu Dinyatakan Lengkap!':

[Gambas:Video 20detik]



(ain/aik)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT