.webp)
Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Panel Barus buka suara soal tuduhan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang bilang Musra bentuk perlawanan ke PDIP. Barus menegaskan tidak ada kaitan Musra dengan PDIP.
"Ini adalah musyawarah rakyat Jabar yang kebetulan Pak Jokowi diundang hadir, lalu apa kaitannya perlawanan Jokowi ke PDIP saya juga bingung," kata Barus kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).
Barus lantas menjelaskan kalau Musra itu alat rekam jejak yang berasal dari keinginan rakyat langsung. Menurutnya hal itu justru bisa dijadikan acuan untuk partai politik dalam menentukan tokoh yang akan diusung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang perlu diperhatikan oleh Pak Andi Arief, ini hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Andi Arief saya selaku ketua panitia musra, musra adalah alat rekam paling jujur untuk mengetahui keinginan rakyat terhadap arah 2024," ujarnya.
"Jadi kepada siapapun teman-teman di parpol, bisa tahu apa keinginan rakyat, kehendak rakyat, kemauan rakyat dengan liat Musra, gitu loh," lanjutnya.
Barus alu menyinggung nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang masuk dalam bursa capres di Jawa Barat. Barus mengatakan hal itu seharusnya menjadi tolak ukur agar Partai Demokrat bisa memacu kinerja, sehingga AHY semakin dapat tempat di hati masyarakat.
"Ternyata hasil Musra kemaren ketua umumya Pak Andi masih perlu didorong supaya dapat tempat di hati rakyat. Ini kan bagus dong buat Pak Andi Arief selaku Ketua Bapilu kan. Jadi alat potrait juga kan, seperti apa apresiasi rakyat terhadap ketua Pak Andi, ini bagus dilihat sehingga bisa memacu kerja-kerja teman-teman di parpol untuk mendorong masing-masing tokohnya di hati rakyat," ujarnya.
Simak Video 'Musra Bandung: Dibuka Jokowi, Hasil Votingnya 'Jokowi Lagi'':
Sebelumnya, Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief menuding musra menjadi cara Jokowi curhat kepada rakyat bahwa dirinya tak berkuasa di partainya, PDI Perjuangan (PDIP).
Andi Arief mengatakan musra para simpatisan Jokowi itu merupakan bentuk perlawanan terhadap PDIP. Andi menilai PDIP punya mekanisme sendiri yang tak melibatkan Jokowi dalam menentukan capres dan cawapres yang bakal diusung di Pilpres 2024.
"Bentuk perlawanan Jokowi pada PDIP. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan petugas Partai PDIP. PDIP punya mekanisme sendiri yang tak melibatkan Pak Jokowi dalam penentuan capres-cawapres," kata Andi kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).
Andi menilai hal ini merupakan bentuk pertentangan internal di dalam partai berlogo banteng moncong putih itu. Andi menyarankan seharusnya pertentangan itu tak diumbar ke publik.
"Sebaiknya pertentangan internal ini tidak diumbar ke publik atau bahkan dibawa ke sistem pemerintahan. Rakyat akan melihat bahwa Pak Jokowi melakukan mobilisasi dukungan untuk menekan PDIP," katanya.
