Eks Pejabat Samsat di Banten Didakwa Korupsi Pajak Rp 10,8 Miliar

ADVERTISEMENT

Eks Pejabat Samsat di Banten Didakwa Korupsi Pajak Rp 10,8 Miliar

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 01 Sep 2022 18:51 WIB
Sidang kasus korupsi Samsat di PN Tipikor Serang (Bahtiar-detikcom)
Sidang Kasus Korupsi Samsat di PN Tipikor Serang (Bahtiar/detikcom)
Serang -

Mantan Kasi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan Samsat Kelapa Dua, Zulfikar, pada Bapenda Pemprov Banten didakwa melakukan korupsi pajak Rp 10,8 miliar. Dia didakwa melakukan korupsi bersama tiga bawahannya.

Dia didakwa bersama Achmad Pridasya selaku pegawai administrasi penerimaan di Samsat, Mokhamad Bagza Ilham selaku honorer, dan terdakwa Budiyono selaku honorer pembuat aplikasi pembayaran Samsat. Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Serang, Banten, Kamis (1/9/2022).

Jaksa penuntut umum (JPU) Yudhi Permana mengatakan Zulfikar bersama terdakwa lain diduga melakukan manipulasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) pada transaksi wajib pajak. Jaksa menyebut wajib pajak telah membayar lunas PKB dan BBNKB serta menerima surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

Tapi, menurut dia, terdakwa mengubah data pada sistem aplikasi Samsat. Perubahan data itu dilakukan sebelum penutupan kas harian atau dalam bahasa Samsat disebut dengan posting.

"Mengubah data pada sistem aplikasi sebelum penutupan kas lalu menyetorkan ke rekening kas umum daerah atau RKUD Provinsi Banten," kata Yudhi.

Dia mengatakan tindakan para terdakwa menyebabkan setoran dengan penerimaan tidak sesuai. Jaksa menyebut ada dugaan pengambilan selisih uang wajib pajak yang disetorkan ke kas daerah oleh para terdakwa.

Yudha mengatakan ada 129 wajib pajak yang melakukan daftar ulang dan ganti nomor polisi dengan membayar PKB dan denda PKB. Tapi, kata jaksa, para terdakwa mengubah daftar ganti hilang atau duplikasi dengan tidak membayar PKB dan denda PKB sehingga setoran ke kas daerah menjadi nol rupiah. Padahal, menurut jaksa, seharusnya uang yang disetorkan Rp 628 juta lebih.

Zulfikar dan rekan-rekannya juga diduga melakukan manipulasi ke 43 wajib pajak yang melakukan daftar baru kendaraan bermotor atau BBN1. Tapi, kata jaksa, para terdakwa mengubah laporan menjadi BNNKB2 atau setoran pajak mobil bekas sehingga ada kerugian Rp 2 miliar lebih.

Para terdakwa juga diduga memanfaatkan kebijakan bebas BBN2 untuk mutasi kendaraan dari luar Provinsi Banten. Ada 134 wajib pajak yang mendaftar BBN1 dengan membayar BBN kendaraan bermotor baru atau BBNKB1 malah diubah menjadi daftar balik nama kendaraan bermotor atau BBN2 dan daftar mutasi masuk luar provinsi dengan pembayaran PKB dan BBNKB2 nol rupiah.

"Ada sebanyak 134 nomor atau unit sehingga terjadi kerugian negara Rp 7,3 miliar," ujar jaksa.

Para terdakwa juga diduga memanipulasi wajib pajak yang melakukan daftar ganti nomor polisi dengan membayar PKB. Jaksa menyebut para terdakwa mengubah laporan pajak itu menjadi daftar ganti nomor polisi dengan tidak membayar PKB hingga menyebabkan kerugian sekitar Rp 24 juta.

Ada juga manipulasi 18 wajib pajak yang melakukan BBN1 dengan membayar BBNKB1 berubah menjadi pendaftar STNK hilang dan ganti nomor polisi. Akibatnya, terjadi kerugian negara Rp 714 juta.

Para terdakwa didakwa Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 atau Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Para terdakwa mengaku akan mengajukan eksepsi.

"Kami sudah koordinasi jadi kami akan eksepsi," kata kuasa hukum Zulfikar.

(bri/haf)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT