.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana kenaikan harga BBM harus tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan lewat persiapan penyaluran yang matang dan transparan.
"Pemerintah sedang berupaya melindungi masyarakat yang berpotensi terdampak gejolak kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, lewat mekanisme bantuan sosial yang harus sama-sama kita jaga keberhasilannya," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah menyiapkan tambahan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun untuk masyarakat. Adapun bantuan tersebut diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui ketiga jenis bansos tambahan yang disiapkan berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 12,4 triliun, subsidi upah pekerja senilai Rp 9,6 triliun, dan bansos dari Pemda senilai Rp 2,17 triliun.
Menurut Lestari, beragam jenis bantuan dengan instansi yang berbeda ini menuntut adanya transparansi dan kolaborasi yang baik sehingga bermanfaat dan tepat sasaran. Rerie menilai dalam proses penyaluran bantuan, kesiapan aparat dari setiap instansi harus dipastikan.
Selain itu, tambahnya, data penerima bantuan yang akurat harus dipastikan untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan. Di tengah dampak gejolak ekonomi dunia, ia berharap bansos dari pemerintah bisa meringankan beban masyarakat.
Menurut Rerie, pemangku kepentingan harus serius memperhatikan proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Ia turut mengajak segenap lapisan masyarakat ikut aktif mengawal proses penyaluran bansos agar upaya pemerintah meringankan beban masyarakat dapat terealisasi.
Simak video 'Soal Harga BBM Naik, Jokowi: Masih Dihitung dengan Hati-hati':
