ADVERTISEMENT

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Bantu Pusat Tangani Inflasi

Atta Kharisma - detikNews
Selasa, 30 Agu 2022 21:12 WIB
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari agregat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, ia meminta kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk bergerak melakukan penanganan demi mengatasi persoalan tersebut.

"Jadi tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat sendiri yang bekerja," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (30/8/2022).

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (30/8).

Ia menjelaskan apabila bupati dan wali kota mampu mengatasi inflasi atau ketersediaan stabilitas pangan di daerahnya masing-masing, maka tugas pemerintah provinsi akan lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku ketika gubernur mampu mengatasi inflasi dan ketersediaan pangan di daerahnya, di mana kebutuhan intervensi pemerintah pusat dalam melakukan penanganan akan berkurang.

Tito mengungkapkan Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan laju inflasi di masing-masing daerah, khususnya di tingkat provinsi setiap bulannya. Menurutnya, upaya in penting dilakukan agar masyarakat mengetahui kinerja masing-masing provinsi.

Tito menambahkan daerah dengan penanganan yang memuaskan akan diberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan.

"Jadi kita tahu nanti mana provinsi yang tinggi mana yang rendah. (Inflasinya) yang tinggi ya salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform, buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan. Biar masyarakat melihat siapa pemimpin yang bagus siapa yang tidak," ungkapnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah provinsi mengumumkan persentase inflasi di kabupaten/kota setiap bulannya, sehingga bupati dan wali kota dapat bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.

"Dengan diumumkan persentase kabupaten/kota maka kita juga bisa membaca nanti, oh di daerah ini yang bagus, inflasinya terkendali, kepala daerahnya top. Yang ini (angka) inflasi jauh sekali, tidak terkendali," terang Tito.

Daerah yang laju inflasinya tinggi, kata Tito, nantinya akan didatangi tim untuk mengetahui persoalan yang dihadapi. Apabila daerah tersebut dipimpin oleh seorang penjabat kepala daerah, penanganan inflasi itu juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja. Tito menyebut bukan tak mungkin hal itu juga menjadi pertimbangan untuk pejabat yang bersangkutan.

"Kalau dia bukan dari Pj (penjabat) dari Pilkada kita berikan warning, supaya masyarakat paham, bahwa apa pemimpin seperti ini mau dipilih," tegas Tito.

Tito juga secara tegas meminta kepala daerah untuk memprioritaskan penanganan inflasi. Meski masih tergolong ringan dan dapat terkendali, ia mengingatkan kepala daerah agar tidak menyepelekan isu inflasi.

Ia memaparkan berbagai langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani inflasi, seperti mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan, mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tetap sasaran ke masyarakat tidak mampu serta melaksanakan gerakan penghematan energi.

Selain itu, sambung Tito, Pemda dapat menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Lalu, membangun kerja sama antar daerah dalam memenuhi kekurangan komoditas dan mengintensifkan jaring pengaman sosial baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun bansos dari pemerintah pusat.

Terakhir, Tito meminta kepala daerah beserta pejabat untuk berhati-hati dalam melakukan komunikasi kepada publik. Menurutnya, kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi tanpa membuat masyarakat panik, sebab inflasi masih relatif aman dan terkendali.

"Jangan membuat mereka panik, karena sentimen panik masyarakat itu akan bisa men-trigger yang kontraproduktif, misalnya terjadinya panic buying," tandasnya.

(prf/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT