.webp)
Dikatakan Bamsoet, pihaknya juga akan kembali menggencarkan inisiasi agar Indonesia memiliki Mahkamah Etik Nasional sebagai tindak lanjut atas TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dengan begitu setiap putusan etika yang diputuskan berbagai penegak kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara maupun organisasi profesi, tidak lagi dihadapkan dengan peradilan umum. Sehingga ke depan para pencari keadilan yang merasa tidak puas atas putusan etika yang dikeluarkan oleh masing-masing penegak kode etik, bisa langsung mengajukan banding ke Mahkamah Etik Nasional.
"Pada November 2020 lalu, MPR RI bersama Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menyelenggarakan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa, sebagai salah satu pintu masuk menghadirkan Mahkamah Etik Nasional. Akibat pandemi COVID-19, pembahasan pembentukan Mahkamah Etik Nasional yang sempat tertunda tersebut akan kembali digencarkan," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, Rapat Pimpinan MPR RI juga mendorong dilakukannya kajian mendalam bersama pimpinan DPR dan DPD terkait keberadaan undang-undang MD3 (MPR/DPR dan DPD RI). Dengan harapan tugas pokok dan fungsi MPR RI dapat diatur dalam Undang-undang terpisah, yakni UU tentang MPR RI, serta tidak lagi bergabung dalam Undang-Undang MD3. Begitu pula dengan DPR RI, DPD RI, serta DPRD Kabupaten/Kota, yang tugasnya akan diatur dalam Undang-undang tersendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wacana ini sempat bergulir saat saya menjabat sebagai Ketua Komisi III dan Ketua DPR RI pada periode yang lalu," ujar Bamsoet.
Di samping itu, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan MPR, di bawah koordinasi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, serta dibantu jajaran Sekretariat Jenderal, akan menginisiasi peluncuran Forum MPR se-Dunia. Forum tersebut rencananya akan berlangsung pada 24-26 Oktober 2022 mendatang di Gedung Merdeka, Bandung. Serta dibuka Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
"Sekitar 53 parlemen negara dunia telah diundang untuk hadir, antara lain Arab Saudi, Maroko, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Palestina, Uni Emirat Arab, Qatar, Suriah, Turki, Tunisia, Afghanistan, Aljazair, Oman, hingga Yordania. Kehadiran Forum MPR se-Dunia menjadi legacy MPR RI dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni ikut serta menciptakan perdamaian dunia," pungkas Bamsoet.
(akd/ega)
