ADVERTISEMENT

Pembentukan Panitia Ad Hoc Diharap Perdalam Usulan Bentuk Hukum PPHN

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 19 Agu 2022 15:40 WIB
Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari mengatakan MPR tengah melakukan kajian untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui Konvensi Ketatanegaraan. Guna menindaklanjuti proses ini, MPR sepakat menggelar Rapat Paripurna untuk membentuk Panitia Ad Hoc PPHN pada September mendatang.

Taufik yang juga Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI ini berharap Panitia Ad Hoc yang akan dibentuk ini dapat memperdalam usulan bentuk hukum PPHN menjadi konvensi ketatanegaraan.

"Tentunya kita berharap Panitia Ad Hoc akan memperdalam diskusi dengan para ahli hukum tata negara untuk dijadikan landasan membuat keputusan mengenai PPHN demi kepentingan bangsa," ungkap Taufik dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022).

Ia menjelaskan upaya menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan merupakan hasil rapat gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD RI pada 25 Juli 2022. Hal ini telah disampaikan juga dalam pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada Rapat Paripurna Selasa (16/8) lalu.

Menurutnya, dasar pemikiran menghadirkan PPHN adalah upaya agar pembangunan dan kebijakan suatu rezim atau pemerintahan bisa berlanjut seterusnya. Taufik menggarisbawahi pidato Ketua MPR RI bahwa PPHN tidak boleh lebih filosofis daripada UUD 1945, sekaligus tidak boleh bersifat teknis atau teknokratis seperti UU.

Ia mengatakan masih terdapat pro dan kontra terhadap amandemen konstitusi, sehingga sulit untuk dilaksanakan pada periode ini. Oleh karena itu, Badan Pengkajian MPR RI mengusulkan untuk menghadirkan PPHN sebagai konvensi ketatanegaraan.

"Konvensi ketatanegaraan adalah praktik ketatanegaraan yang disepakati dan dilaksanakan terus menerus menjadi sebuah kebiasaan tata negara. Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Paripurna MPR RI adalah salah satu bentuk konvensi ketatanegaraan," jelasnya.

Taufik menerangkan dalam rapat gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI sebelumnya telah disepakati untuk menerima laporan hasil kajian PPHN yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR RI.

Untuk menindaklanjuti hasil tersebut, sambungnya, MPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pada September mendatang untuk membentuk Panitia Ad Hoc dengan komposisi 45 orang. Perwakilan ini terdiri dari unsur pimpinan, fraksi-fraksi, dan kelompok DPD RI.

Ia menyebutkan panitia Ad Hoc nantinya akan menindaklanjuti hasil Badan Pengkajian terkait dua pilihan. Yakni, apakah menghadirkan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan atau cukup dengan UU, sehingga tidak perlu melakukan amandemen konstitusi pada periode ini.

"Hasil rapat gabungan MPR RI telah disampaikan dengan tepat dalam pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam rapat Paripurna MPR RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2022 yang lalu. Sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat, nanti di bulan September akan dilaksanakan Paripurna dengan agenda tunggal, yakni pembentukan Panitia Ad Hoc MPR RI untuk menindaklanjuti substansi dan bentuk hukum PPHN. Itulah hasil kesepakatan rapat gabungan seperti dalam pidato Ketua MPR RI," pungkasnya.

(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT