Soal Rencana Kenaikan BBM, GMNI Soroti Kerja BPH Migas

ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

Soal Rencana Kenaikan BBM, GMNI Soroti Kerja BPH Migas

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 30 Agu 2022 12:36 WIB
Ketua Umum GMNI Arjuna Aldino Putra (Dok GMNI)
Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino (Dok GMNI)
Jakarta -

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyoroti kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam mendistribusikan BBM bersubsidi. Soalnya, perkara konsumsi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran turut menjadi alibi rencana kenaikan harga BBM.

"Selama ini tidak ada formula pengawasan dan pengaturan yang jelas agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Padahal peranan BPH Migas sangatlah penting agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GMNI Arjuna Putra Aldino dalam keterangan pers tertulis, Selasa (30/8/2022).

Sebagaimana diberitakan detikcom, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan bahwa konsumsi BBM bersubsidi (solar dan Pertalite) sangat salah sasaran karena dinikmati orang-orang kaya. Untuk solar, 95% konsumennya adalah orang mampu. Untuk Pertalite, 80% dinikmati orang kaya pula. Padahal, ratusan triliun duit negara dicurahkan untuk menyubsidi BBM itu supaya bisa dibeli orang miskin.

Menurut Arjuna, BPH Migas yang juga berwenang mengatur dan menetapkan ketersediaan, distribusi hingga pemanfaatan BBM bersubsidi seharusnya bisa menindak oknum-oknum SPBU nakal yang menyelewengkan BBM bersubsidi. Seharusnya BPH Migas bisa merancang dashboard monitoring penyaluran BBM bersubsidi yang canggih dan valid. Sehingga tidak terus-menerus terjadi penyelewengan.

"Pengawasan bisa dilakukan oleh BPH Migas dengan dashboard monitoring yang valid dan seharusnya menindak tegas SPBU nakal yang masih menyelewengkan BBM bersubsidi untuk kepentingan komersial. Jangan sampai BPH Migas yang menjadi wasit, justru ikut menjadi pemain. Karena potensi terjadinya perburuan rente sangat besar," kata Arjuna.

GMNI mempertanyakan landasan penalaran rencana kenaikan BBM, yakni soal subsidi BBM yang membengkak. Soalnya, GMNI meragukan data konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat miskin. Sering kali, menurut GMNI, pemerintah menggunakan data konsumsi rata-rata masyarakat secara umum untuk menjadi basis data pengambilan besaran anggaran subsidi.

"Kebijakan yang tidak berdasarkan data yang spesifik dan akurat maka rawan terjadi penyimpangan, dalam kasus subsidi BBM rawan jadi bahan bancakan, rawan praktik perburuan rente," kata Arjuna.

GMNI tidak eksplisit menolak rencana kenaikan harga BBM, melainkan berada di tengah-tengah. Meski demikian, GMNI menilai negara akan rugi bila subsidi dikurangi karena basis data pengurangan subsidi bukan data riil konsumsi masyarakat miskin terhadap BBM bersubsidi.

(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT