LMND Tolak Kenaikan Harga BBM karena Bisa Tambah Penderitaan Rakyat

ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

LMND Tolak Kenaikan Harga BBM karena Bisa Tambah Penderitaan Rakyat

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 29 Agu 2022 13:13 WIB
Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul (Dok LMND)
Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul (Dok LMND)
Jakarta -

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Soalnya, kenaikan harga BBM akan menambah penderitaan masyarakat di masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19 ini.

"Rakyat sudah sangat menderita akibat Pandemi COVID-19. Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan, pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat, kemampuan ekonomi dan daya menurun. Jadi, kenaikan BBM ini akan memperburuk keadaan dan kehidupan mereka," kata Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul, di Central Gerakan LMND, sebagaimana disampaikan lewat keterangan tertulis, diterima detikcom pada Senin (29/8/2022).

Selama ini, harga kebutuhan pokok masyarakat sudah mengalami kenaikan. Apabila harga BBM naik, itu bakal semakin membebani ekonomi masyarakat.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan terpukul bila harga BBM naik. Padahal, pelaku UMKM baru mulai tumbuh usai terdampak pandemi COVID-19.

"Ada sekitar 64 juta UMKM yang bergantung pada BBM bersubsidi. Ongkos produksi pasti akan naik. Begitu pula, para petani dan nelayan. Ini akan sangat membebani mereka dan kemungkinan banyak yang akan kehilangan pekerjaan lagi," ungkap Asrul.

Sebelumnya, asumsi pemerintah soal harga minyak dunia adalah USD 63 per barel, tapi ternyata harganya menjadi USD 100 per barel, sampai USD 105 per barel pekan lalu. Dengan anggaran duit subsidi dari negara saat ini, maka kuota BBM subsidi diperkirakan habis tak lama lagi, Pertalite sampai September dan solar sampai Oktober.

Menurut Asrul, pembengkakan kuota subsidi akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. BBM bersubsidi itu diperuntukkan buat rakyat miskin dan kurang mampu, tapi realitasnya banyak di konsumsi oleh kalangan atas.

"Penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Data menunjukkan, Pertalite, 86% di konsumsi oleh rumah tangga dan 14% dunia usaha. Dari 86% porsi rumah tangga, 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin," kata Asrul.

Oleh karena itu, dia menyampaikan skema penyaluran BBM bersubsidi harus diatur dan diawasi agar peruntukannya tepat sasaran.

"Perlu ada revisi soal Perpres Nomor 191 tahun 2014 untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima subsidi. Juga, harus ada pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian agar BBM bersubsidi tidak dipergunakan oleh perusahaan," kata Asrul.

Daripada menaikkan harga BBM bersubsidi, ia menyarankan pemerintah mengalihkan anggaran pembangunan yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat dan mengenakan pajak progresif bagi mereka yang memiliki kekayaan besar untuk menambal subsidi rakyat.

"Selain itu, mempercepat kenaikan royalti batu bara dan pertambangan lain untuk menutup kebutuhan anggaran subsidi serta memaksimalkan pembangunan energi baru terbarukan untuk mengatasi krisis energi di masa depan," ucapnya.

(dnu/fjp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT