.webp)
NasDem
Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menilai usulan Benny K Harman agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan emosional. Ali menilai pernyataan emosional Benny Harman itu subjektif.
"Pernyataan Benny K Harman menurut saya emosional dan subjektif, karena hanya Benny saja yang hari ini bicara seperti tadi. Saya tidak yakin juga itu pernyataan Partai Demokrat," kata Ali di NasDem Tower, Senin (22/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi, pernyataan Benny saya anggap pernyataan yang subjektif dan emosional dan tidak perlu kita tanggapi dan nggak perlu dibicarakan," imbuhnya.
Ali mengatakan pernyataan Benny K Harman bisa jadi memiliki motif tertentu. Ali mengatakan persoalan kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah hampir tuntas.
"Saya katakan subjektif dan bisa jadi (ada motif lain), karena beliau juga kita tahu sedang bermasalah secara hukum oleh kepolisian di NTT sana. Bisa jadi itu pernyataan yang emosional dengan itu kira kan tahu. Sekali lagi persoalan ini sebenarnya persoalan yang sudah di ujung," ujar anggota Komisi III DPR itu.
PPP
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, tidak sepakat dengan usulan Benny K Harman. Arsul menilai dalam kasus itu Jenderal Sigit juga turut dibohongi oleh Sambo.
"PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Soal publik dibohongi itu kan bukan atas perintah atau restu Kapolri. Bahkan Kapolrinya sendiri juga dibohongi ketika FS menghadap dia malamnya setelah peristiwa tersebut," kata Arsul saat dihubungi, Senin (22/8/2022).
Arsul meminta agar jangan ada pihak yang membuat kontroversi baru terkait kasus pembunuhan yang diotaki Irjen Ferdy Sambo tersebut. Dia berharap semua pihak justru mengawal turunan kasus tersebut.
"Saya kira fokus kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini, serta proses-proses hukum dari kasus turutannya seperti soal obstruction of justice, kaitannya dengan judi online 303," ucapnya.
Lebih lanjut, Arsul juga menyebut peran Kapolri dalam pengusutan kasus tersebut juga diakui oleh Komnas HAM. Dia mengatakan Komnas HAM tidak akan bisa melakukan perannya jika Kapolri Jenderal Sigit tidak terbuka.
Selengkapnya di halaman berikutnya.
