.webp)
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani tidak sepakat dengan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman yang mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat yang diotakki Irjen Ferdy Sambo. Arsul menilai dalam kasus itu Jenderal Sigit juga turut dibohongi oleh Sambo.
"PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Soal publik dibohongi itu kan bukan atas perintah atau restu Kapolri. Bahkan Kapolrinya sendiri juga dibohongi ketika FS menghadap dia malamnya setelah peristiwa tersebut," kata Arsul saat dihubungi, Senin (22/8/2022).
Arsul meminta agar jangan ada pihak yang membuat kontroversi baru terkait kasus pebunuhan yang diotakki Irjen Ferdy Sambo tersebut. Dia berharap semua pihak justru mengawal turunan kasus tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira fokus kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini, serta proses-proses hukum dari kasus turutannya seperti soal obstruction of justice, kaitannya dengan judi online 303," ucapnya.
Lebih lanjut, Arsul juga menyebut peran Kapolri dalam pengusutan kasus tersebut juga diakui oleh Komnas HAM. Dia mengatakan Komnas HAM tidak akan bisa melakukan perannya jika Kapolri Jenderal Sigit tidak terbuka.
"Dalam rapat hari ini dimana Komisi III juga mendengarkan paparan dari Komnas HAM juga disampaikan bahwa peran yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik tidak hanya oleh satuan internal Polri," ujar dia.
Simak juga video 'NasDem soal Benny Harman Usul Kapolri Dinonaktifkan: Subjektif & Emosional':
Simak soal usul Kapolri dinonaktifkan di halaman berikutnya.
Demokrat Usul Kapolri Dinonaktifkan
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara. Pernyataan Benny itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, Senin (22/8).
Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi soal kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.
"Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah," ujar Benny.
Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.
"Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny.
