Ketua DPRD: Tak Ada Usulan dari RT/RW
Sementara itu, Ketua DPRD Pandegkang Udi Juhdi mengungkapkan bahwa pengadaan sepeda listrik senilai Rp 38 miliar dari dana APBD 2023 tidak mengedepankan kebutuhan masyarakat. Dia menyebut tidak ada permintaan dari warga terkait sepeda listrik itu.
"Minta diakomodir percepatan pembangunan (infrastruktur) karena itu kebutuhan dasar, yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, bisa mempermudah akses warga," kata Udi Juhdi kepada detikcom, Selasa (23/8/).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Udi mengatakan, selama menjalankan reses di dapilnya, bahkan tidak ada masyarakat yang meminta sepeda listrik. Menurutnya, masyarakat meminta kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
"Saat reses tidak ada satu pun dari semua elemen yang meminta sepeda listrik, tidak ada," tegasnya.
"Pada infrastruktur dasar, terutama jalan, setelah terpenuhi jalan ada kebutuhan dasar lainnya, peningkatan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan. Cuman yang saat ini mendambakan peningkatan infrastruktur jalan," tambahnya.
Pada saat bertemu warga itu, Udi mengatakan para anggota DPRD Pandeglang menerima aspirasi bahwa mayoritas masyarakat meminta pembangunan infrastruktur, bukan sepeda listrik. Menurutnya, dalam laporan reses, masyarakat menginginkan perbaikan infrastruktur jalan.
"Mayoritas dan dilihat juga saat paripurna laporan reses pasti saran dan masukannya hasil reses itu tiap laporan reses mayoritas sama (inginkan insfastruktur). Mayoritas (permintaan) jalan, bukan (sepeda listrik) kalau di dapil saya tidak ada yang meminta (sepeda listrik) saat reses," katanya.
(lir/lir)