.webp)
Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang menggelar demo menolak wacana Bupati Pandeglang Irna Narulita soal pengadaan sepeda listrik untuk di RT/RW. Anggaran pengadaan sepeda listrik itu mencapai Rp 38 miliar.
"Infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemkab Pandeglang sehingga persoalan-persoalan klasik tersebut bisa diatasi dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," kata koordinator lapangan, TB M Afandi, kepada wartawan di Kantor Bupati Pandeglang, Senin (15/8/2022).
Mahasiswa menilai Irna tidak memiliki sense of crisis dalam mengambil kebijakan. Afandi menilai seharusnya Irna mampu menuntaskan persoalan kemiskinan hingga infrastruktur di Pandeglang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bupati dan wakil bupati seharusnya mampu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, mengoptimalkan pelayanan kesehatan, menuntaskan infrastruktur," tegasnya.
Dia juga menilai anggaran Rp 38 miliar untuk sepeda listrik mempertaruhkan uang rakyat. Mahasiswa khawatir kebijakan Pemkab Pandeglang mengorbankan RT/RW untuk kepentingan politik.
"Bupati Pandeglang jangan korbankan RT/RW untuk kepentingan politik," ungkapnya.
Diketahui, penolakan pengadaan sepeda listrik ini datang dari warga, DPRD, hingga ketua RT. Wacana tersebut dinilai tidak urgen karena infrastruktur masih menjadi persoalan yang belum diselesaikan Pemkab Pandeglang.
"Menurut abdi sebenerna teu aya gunaan (menurut saya sebetulnya tidak ada gunanya), tidak efektif," kata salah satu RT di Kecamatan Cimanggu, Kurdi, Kamis (11/8).
Simak juga '2 Jembatan di Pandeglang Ambruk Diterjang Arus Sungai':
(idn/idn)
