Jakarta -
Bupati Pandeglang Irna Narulita menganggarkan Rp 38 miliar untuk sepeda listrik bagi RT/RW di wilayahnya. Namun, anggaran sepeda listrik itu menuai polemik.
"Rp 38 miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum Linmas. Bingung amat Rp 38 miliar," kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD Pandeglang, Rabu (10/8/2022).
Irna menganggap dana senilai puluhan miliar tersebut tidak menghamburkan anggaran. Sebab, menurutnya, pengadaan ini untuk kepentingan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu," katanya.
Irman menyebut sepeda listrik tersebut untuk kendaraan operasional RT/RW dalam membantu roda pemerintahan desa. Menurutnya, sepeda tersebut juga untuk kepentingan masyarakat banyak.
"Untuk kepentingan operasional bukan untuk kepentingan RT/RW, mereka cuman membantu kita dengan kendaraan operasional yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat," ungkapnya.
4 Fraksi Menolak
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat 4 fraksi di DPRD Pandeglang yang menolak tentang perencanaan pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PPP.
Sementara itu fraksi yang mendukung untuk pengadaan sepeda listrik ialah fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN-PBB, dan Fraksi Nasdem-Perindo.
Anggaran untuk sepeda listrik ini juga didemo oleh mahasiswa, simak pada halaman selanjutnya.
Simak juga '2 Jembatan di Pandeglang Ambruk Diterjang Arus Sungai':
[Gambas:Video 20detik]
Gerindra: Tak Logis
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pandeglang, Erin Fabiana, mengkritik pengadaan sepeda listrik itu. Erin menilai pengadaan sepeda listrik tak logis lantaran masih banyak infrastruktur yang mesti diperbaiki.
"Sebaiknya lebih ke pembangunan Infrastruktur. Sebab, masih ada beberapa warga yang ditandu untuk menuju Puskesmas. Ini harus jadi perhatian serius. Tak logis lah dengan anggaran segitu, padahal infrastruktur masih banyak yang perlu diperbaiki," kata Erin Fabiana kepada detikcom, Kamis (11/8/2022).
Erin mengusulkan anggaran Rp 38 miliar dialokasikan untuk infrastruktur jalan. Dia menyebut ruas jalan terpanjang Sodong sampai Kadu Mulya di kabupaten Pandeglang juga kondisinya masih rusak.
"Kalau anggaran Rp 38 miliar dialokasikan pada ruas jalan terpanjang di Kabupaten Pandeglang, mungkin lebih prestisius, jalan terpanjang bisa diselesaikan," katanya.
Didemo Mahasiswa
Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang menggelar demo menolak wacana pengadaan sepeda listrik itu. Mahasiswa menilai harusnya pemerintah Pandeglang memperhatikan soal infrastruktur dasar hingga pendidikan.
"Infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemkab Pandeglang sehingga persoalan-persoalan klasik tersebut bisa diatasi dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," kata koordinator lapangan, TB M Afandi, kepada wartawan di Kantor Bupati Pandeglang, Senin (15/8).
Mahasiswa menilai Bupati Pandeglang Irna tidak memiliki sense of crisis dalam mengambil kebijakan. Afandi menilai seharusnya Irna mampu menuntaskan persoalan kemiskinan hingga infrastruktur di Pandeglang.
"Bupati dan wakil bupati seharusnya mampu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, mengoptimalkan pelayanan kesehatan, menuntaskan infrastruktur," tegasnya.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Ketua DPRD: Tak Ada Usulan dari RT/RW
Sementara itu, Ketua DPRD Pandegkang Udi Juhdi mengungkapkan bahwa pengadaan sepeda listrik senilai Rp 38 miliar dari dana APBD 2023 tidak mengedepankan kebutuhan masyarakat. Dia menyebut tidak ada permintaan dari warga terkait sepeda listrik itu.
"Minta diakomodir percepatan pembangunan (infrastruktur) karena itu kebutuhan dasar, yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, bisa mempermudah akses warga," kata Udi Juhdi kepada detikcom, Selasa (23/8/).
Udi mengatakan, selama menjalankan reses di dapilnya, bahkan tidak ada masyarakat yang meminta sepeda listrik. Menurutnya, masyarakat meminta kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
"Saat reses tidak ada satu pun dari semua elemen yang meminta sepeda listrik, tidak ada," tegasnya.
"Pada infrastruktur dasar, terutama jalan, setelah terpenuhi jalan ada kebutuhan dasar lainnya, peningkatan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan. Cuman yang saat ini mendambakan peningkatan infrastruktur jalan," tambahnya.
Pada saat bertemu warga itu, Udi mengatakan para anggota DPRD Pandeglang menerima aspirasi bahwa mayoritas masyarakat meminta pembangunan infrastruktur, bukan sepeda listrik. Menurutnya, dalam laporan reses, masyarakat menginginkan perbaikan infrastruktur jalan.
"Mayoritas dan dilihat juga saat paripurna laporan reses pasti saran dan masukannya hasil reses itu tiap laporan reses mayoritas sama (inginkan insfastruktur). Mayoritas (permintaan) jalan, bukan (sepeda listrik) kalau di dapil saya tidak ada yang meminta (sepeda listrik) saat reses," katanya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
