.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong seluruh elemen bangsa mewujudkan tujuan Indonesia, yakni menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Serta melaksanakan amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Bamsoet juga mengajak masyarakat untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwanya dalam mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.
"Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita harus terus melahirkan generasi muda yang tangguh, unggul, bersatu, dan optimis. Sehingga memiliki kesiapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan nasional, guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan dalam perjalanan menuju Indonesia Emas tahun 2045, bangsa ini akan menghadapi banyak peluang dan tantangan. Salah satunya dengan munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, yang menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang.
"Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan serta menunjukan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional, dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia," papar Bamsoet.
"Sekaligus jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya pergantian kepemimpinan nasional," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan. Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi.
"Pembentukan haluan negara yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045," katanya.
"Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR. Adanya PPHN, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, " pungkas Bamsoet.
(prf/ega)
