ADVERTISEMENT

Waket MPR Bicara Kaitan Percepatan Pembangunan dan Amanah Konstitusi

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Kamis, 18 Agu 2022 16:27 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Reinvensi Keindonesiaan Kita, Kepemimpinan Keindonesiaan dan Patriotisme dalam Indonesia Pascapandemi’ di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, di Senayan, Jakarta (11/6).
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menekankan peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus harus menjadi pengingat akan pentingnya menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Terutama bagi anak-anak bangsa sebagai upaya dalam mengisi kemerdekaan.

"Percepatan proses pembangunan bisa terwujud, salah satunya harus didukung dengan kepatuhan kita terhadap pelaksanaan berbagai aturan, termasuk apa yang diatur dan disepakati para pendahulu bangsa kita dalam konstitusi negara, UUD 1945," kata Rerie dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

Lebih lanjut, dia menjelaskan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 Hari Konstitusi adalah momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum di Indonesia.

Menurut Rerie, kepastian hukum yang berlandaskan konstitusi negara dapat membangun kepercayaan setiap warga negara, bahkan negara lain terhadap bangsa Indonesia.

"Bila di antara masyarakat dan negara terbangun kepercayaan yang tinggi, langkah bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini akan relatif lebih mudah," ujarnya.

Oleh karenanya, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak anak muda untuk mematuhi apa yang telah diamanatkan konstitusi dalam setiap upaya mengisi kemerdekaan. Sehingga diharapkan berbagai upaya dalam menjawab dampak krisis global di Tanah Air dapat berjalan secara sinergi. Serta semangat pulih dan bangkit lebih kuat bisa segera terwujud sebagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Di samping itu, Rerie juga mendorong para pemangku kepentingan di pusat maupun daerah untuk menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam membuat berbagai kebijakan.

"Jangan sampai kebijakan yang dibuat pemerintah daerah malah bertentangan dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga malah berakibat menghambat proses pembangunan," pungkasnya.

(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT