ADVERTISEMENT

Waket Badan Pengkajian MPR Tegaskan Pidato PPHN Bamsoet Sudah Benar

Erika Dyah - detikNews
Rabu, 17 Agu 2022 18:08 WIB
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Tamsil Linrung
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sekaligus Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Tamsil Linrung menegaskan tidak ada yang salah dari pidato Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pidato ini disampaikan dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR dan DPD RI.

Tamsil menyebut apa yang disampaikan Ketua MPR dalam Sidang Tahunan bukan pendapat dirinya sendiri, tetapi sudah melalui proses yang on the track.

"Pidato Ketua MPR sudah benar dan bukan sesuatu pendapat di luar forum," tegas Tamsil dalam keterangannya, Rabu (17/8/2022).

Ia menjelaskan pidato yang disampaikan Ketua MPR pada Selasa (16/8) sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan bahwa 9 Fraksi dan Kelompok DPD menyepakati sejumlah poin penting.

"Pertama, dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Kedua, Rapat Gabungan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Kajian tersebut, dibentuk Panitia Ad hoc MPR dengan komposisi keanggotaan secara proporsional di mana pengambilan keputusannya akan ditetapkan di Sidang Paripurna MPR awal September mendatang dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada fraksi-fraksi yang ada di MPR dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pandangan umumnya," jelasnya.

Menurut Tamsil, Badan Pengkajian MPR juga merekomendasikan untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945. Mengingat untuk situasi politik saat ini, gagasan untuk amandemen sangat sulit untuk direalisasikan.

Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan 'terobosan baru' dengan dalil pasal 100 ayat 2 UUMD untuk menghadirkannya melalui Konvensi Ketatanegaraan. Hal ini dimaksudkan untuk mengakhiri pro dan kontra soal amandemen, sekaligus menepis kecurigaan dari banyak pihak soal isu-isu dibalik amandemen.

"Kajian untuk menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan inilah yang akan menjadi tugas Panitia Ad hoc untuk mendalaminya berdasarkan rekomendasi Badan Kajian. Sementara keputusannya sendiri akan mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku," terang Tamsil.

"Jadi, apa yang disampaikan Ketua MPR sesuai dengan hasil Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dan bukan pendapat di luar forum," tandasnya.

Untuk diketahui, Ragab yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR RI, Jakarta pada 25 Juli 2022 itu dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua, yaitu Ahmad Basarah, Yandri Susanto, dan Arsul Sani, serta Lestari Moerdijat yang mengikuti secara virtual.

Adapun pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang hadir antara lain Tb Hasanuddin (PDI Perjuangan), Sodik Mujahid (Partai Gerindra), Idris Laena (Partai Golkar), Neng Eem Marhamah (PKB), Benny K Harman (Partai Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Jon Erizal (PAN), M. Iqbal (PPP), dan Tamsil Linrung (Ketua Kelompok DPD), sekaligus sebagai Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR. Ragab juga diikuti Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat.

Bicara mengenai dasar hukum yang hendak dijadikan payung hukum bagi PPHN, Tamsil mengungkapkan hasil pertemuan antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Badan Pengkajian yang digelar pada 7 Juli 2022 menyepakati upaya PPHN melalui konvensi ketatanegaraan.

"Nah dari kronologi di atas jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua MPR dalam Sidang Tahunan yang menyebut PPHN diupayakan dihadirkan melalui konvensi ketatanegaraan telah melalui proses di Ragab dan Rapat antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Badan Pengkajian," pungkasnya.

Lihat juga video 'Sidang Tahunan MPR, Bamsoet Puji Misi Perdamaian Jokowi di Ukraina-Rusia':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT