ADVERTISEMENT

Arsul Sani Sebut Pidato Ketua MPR Terkait PPHN Cerminkan Hasil Ragab

Hanifa Widyas - detikNews
Rabu, 17 Agu 2022 14:53 WIB
arsul sani
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan tidak ada yang hal menyimpang terkait apa yang disampaikan Ketua MPR RI. Hal yang dimaksud Arsul adalah paparan Ketua MPR RI di pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR dan DPD RI pada Selasa (16/8) kemarin.

"Apa yang disampaikan Ketua MPR, hemat saya dalam koridor apa yang menjadi keputusan Rapat Gabungan sebagaimana disetujui oleh 9 Fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI. Pertama, dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Kedua, Rapat Gabungan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengkajian tersebut, akan dibentuk Panitia Ad hoc MPR dengan komposisi keanggotaan secara proporsional dimana pengambilan keputusan akhirnya adalah dalam Sidang Paripurna MPR awal September mendatang dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada fraksi-fraksi yang ada di MPR dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pandangan umumnya," jelas Arsul dalam keterangannya, Rabu (17/8/2022).

Lebih lanjut Arsul menyampaikan Badan Pengkajian MPR merekomendasikan beberapa payung hukum dan pilihan dasar bagi PPHN sejauh yang ia pahami. Salah satunya tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 seperti yang disebut dalam pidato Ketua MPR itu.

Adapun pilihan lainnya yang menurut Arsul lebih ideal adalah Ketetapan MPR mengatur PPHN dengan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD. Kendati demikian, Arsul memahami gagasan amandemen terbatas itu sulit direalisasikan jika mengingat situasi politik saat ini. Dalam hal ini, Badan Pengkajian mengusulkan 'terobosan baru' untuk menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan.

"Kajian untuk menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan inilah yang akan menjadi salah satu tugas Panitia Ad hoc untuk mendalaminya. Sementara keputusannya sendiri akan mengikuti tahapan-tahapan sebagai diatur dalam dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi, apa yang disampaikan Ketua MPR bagi saya tidak menyimpang dari hasil Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dan bukan pendapat di luar forum," ujar Arsul.

Diketahui, dalam Rapat Gabungan antara Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Kelompok DPD, tugas kajian substansi dan bentuk hukum PPHN yang dibentuk menjadi laporan oleh Badan Pengkajian dapat disepakati serta diterima. Tidak hanya itu, Badan Pengkajian juga sepakat PPHN akan dihadirkan tanpa melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945.

"Jadi kesepakatan itu menyudahi pro dan kontra soal amandemen sekaligus menepis kecurigaan dari banyak pihak soal isu-isu dibalik amandemen," kata Ketua Badan Pengkajian dari Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Soal dasar hukum yang hendak dijadikan payung hukum bagi PPHN, Arsul mengungkapkan kilas balik pertemuan antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Badan Pengkajian yang digelar pada 7 Juli 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia mengakui ada kesepakatan mengupayakan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan antara Pimpinan MPR dan Badan Pengkajian.

"Nah dari kronologi di atas jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua MPR dalam Sidang Tahunan yang menyebut PPHN diupayakan dihadirkan melalui konvensi ketatanegaraan telah melalui proses di Ragab dan Rapat antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Badan Pengkajian," ujar Arsul.

Arsul menyebut apa yang Ketua MPR tidak menyampaikan pendapatnya sendiri dalam Sidang Tahunan tersebut, melainkan sudah melalui proses yang on the track.

"Pidato Ketua MPR bukan sesuatu pendapat di luar atau yang menyimpang dari forum permusyawaratan MPR sebelumnya," tutupnya.

Sebagai informasi, Rapat Gabungan yang dimaksud Arsul digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada 25 Juli 2022 lalu. Rapat Gabungan ini dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo yang didampingi para Wakil Ketua, yaitu Ahmad Basarah, Yandri Susanto, dan Arsul Sani, serta Lestari Moerdijat yang mengikuti secara virtual.

Ada pula Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, di antaranya Tb Hasanuddin (PDI Perjuangan), Sodik Mujahid (Partai Gerindra), Idris Laena (Partai Golkar), Neng Eem Marhamah (PKB), Benny K Harman (Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (PKS), Jon Erizal (PAN), M. Iqbal (PPP), dan Tamsil Linrung (Kelompok DPD). Ragab juga diikuti Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT