ADVERTISEMENT

Bamsoet Pastikan Jokowi Hadir Langsung di Sidang Tahunan MPR Besok

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 18:50 WIB
Bamsoet
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan Presiden Joko Widodo hadir langsung dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Selasa 16 Agustus 2022. Sidang tersebut rencananya digelar secara fisik di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Komplek MPR/DPR/DPD RI.

Dikatakan Bamsoet, kehadiran Jokowi untuk menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sekaligus pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Presiden Joko Widodo sepakat dengan MPR, DPR, dan DPD agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dibuat secara sederhana, efektif, dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama. Terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (15/8/2022).

Usai meninjau gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, mantan ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan pelaksanaan sidang dilakukan secara offline dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menurutnya, semua yang hadir, baik petugas sidang dan undangan, wajib melakukan tes usap/swab PCR test dengan hasil negatif maksimal 2 X 24 jam.

"Para tamu undangan yang hadir antara lain, pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden, menteri kabinet Indonesia maju, panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, para mantan pimpinan MPR/DPR/DPD RI, serta tamu undangan lainnya," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Sidang Tahunan MPR RI yang dirintis sejak era kepemimpinan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (2014-2019), telah menjadi Konvensi Ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Dia menilai sidang ini juga menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

"Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel," pungkas Bamsoet.

Simak juga 'Menakar Pertahanan Ekonomi RI Melawan Dunia':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT