ADVERTISEMENT

HNW Ajak Organisasi Pesantren Maknai Peran-Syukuri Kemerdekaan RI

Erika Dyah - detikNews
Sabtu, 13 Agu 2022 19:18 WIB
HNW Ajak Organisasi Pesantren Maknai Peran-Syukuri Kemerdekaan RI
Foto: MPR
Jakarta -

Jelang HUT RI Ke-77, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak Organisasi Pesantren dan seluruh masyarakat Indonesia memaksimalkan peran dalam mengisi dan mensyukuri kemerdekaan RI. Salah satunya dengan mempererat kerja sama, persatuan, dan kesatuan.

Ia menilai seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan hal positif dan konstruktif untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi. Antara lain dengan meninggalkan segala kebiasaan kaum kolonialis, seperti memecah belah antara kelompok masyarakat, membiarkan laku menyimpang dari etika dan hukum, serta korupsi.

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia tidak selayaknya hanya diisi dengan euforia sesaat, misalnya lomba makan kerupuk saja. Tetapi juga harus mampu mengingatkan bangsa Indonesia untuk ingat sejarah perjuangan kemerdekaan dan cita-cita Bapak dan Ibu Bangsa.

"Dan terus mengisi kemerdekaan, mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Hanya dengan mengisi kemerdekaan secara jujur dan serius, peringatan HUT Proklamasi akan semakin menjadi punya arti," kata Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).

Dalam kegiatan Temu Tokoh Nasional kerja sama MPR RI dengan Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia (Mapadi) di Padang pada Jumat (12/8), Hidayat juga mengajak seluruh ormas Islam tidak lagi merasa canggung apalagi takut dan trauma untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Termasuk para ormas yang menghimpun Pesantren.

Menurutnya, dengan hal ini ormas Islam dapat berkontribusi dan mensyukuri kemerdekaan RI. Apalagi berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Yaitu dalam pasal 28 E ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pria yang akrab disapa HNW ini menilai saat ini pelarangan terhadap organisasi kemasyarakatan termasuk ormas Islam untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat sudah tidak ada. Asalkan berkumpul dan pendapat yang disampaikan dalam perkumpulan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD NRI 1945.

Ia menambahkan larangan berkumpul, berserikat, dan berpendapat masih berlaku bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran komunisme, sesuai TAP MPRS No. XXV /1966. Karena hingga kini keberadaan TAP MPRS No. 25/1966 masih berlaku.

"Sejak dulu Islam termasuk Pesantren dan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka berjalan beriringan. Bahkan rezim kolonial Belanda bisa mengakui lahirnya Al Irsyad, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PUI, dan Persis yang semuanya berasaskan Islam," papar Hidayat.

"Tatkala membahas konstitusi, Soekarno Hatta menerima masukan beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Ahmad Sanusi yang mengusulkan syariat Islam. Kemesraan Islam dan Indonesia sempat ternodai saat lahirnya asas tunggal pada tahun 1985. Tapi setelah tahun 1998, kewajiban asas tunggal di sebagian era rezim Orba itu dicabut oleh Presiden BJ. Habibie, hingga kini," sambungnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi VIII DPR RI yang turut membidangi urusan Agama ini pun menilai sudah bukan zamannya lagi menuduh umat dan ormas Islam sebagai kelompok intoleran maupun terorisme. Apalagi jika itu dikaitkan dengan asas Islam.

Menurutnya hal ini terbukti dari sejarah Indonesia yang menulis berbagai peristiwa dan peran serta umat dan tokoh-tokoh Islam bersama dengan bangsa Indonesia lainnya. Khususnya dalam menyelamatkan dan memperjuangkan berdiri tegaknya NKRI.

"Sekarang saatnya ormas-ormas Kepesantrenan termasuk MAPADI untuk berkolaborasi lanjutkan peran dan perjuangan para ulama dan pesantren-pesantren untuk makin berkontribusi mengisi, mensyukuri, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Ar Risalah, Kota Padang, ini turut dihadiri oleh Anggota MPR RI F PKS Hermanto, Ketua Umum PP Mapadi Muslih Abdul Karim, Sekretaris Umum PP Mapadi John Edy Rahman, serta Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Ar Risalah Arwin Alibrahimi.

(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT