Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melakukan rapat konsultasi dengan Ketua Lembaga Tinggi Negara, termasuk Presiden Joko Widodo. Rapat tersebut membahas mengenai antisipasi terhadap berbagai kondisi global yang diperkirakan semakin tidak menentu. Kondisi tersebut terjadi lantaran saat ini masih menghadapi situasi pasca pandemi COVID-19.
Selain itu, konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, dan disrupsi rantai pasok berdampak pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.
"Presiden Joko Widodo menargetkan defisit anggaran pada tahun 2023 bisa di bawah 3%, maksimal 2,8%. Butuh kerja keras untuk merealisasikannya mengingat kondisi pemulihan global yang tidak menentu. Selain juga faktor peningkatan utang yang signifikan, menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. Pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia mencapai USD 21,6 miliar per bulan. Sementara posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli 2022 masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (12/8/22).
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan saat ini strategi jangka pendek dalam menghadapi berbagai situasi tersebut adalah dengan penyusunan prioritas dan alokasi anggaran secara tepat. Kebijakan burden sharing yang tidak hanya dengan moneter tetapi juga dengan dunia usaha, dinilai dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.
Sementara untuk strategi jangka panjang, membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan. Dalam perencanaan pembayaran hutang tersebut, tentunya kondisi fiskal dan moneter dipastikan harus tetap terjaga.
"Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Bamsoet.
Di sisi lain, Bamsoet menjelaskan krisis pangan dan krisis energi global juga harus diantisipasi untuk meminimalisir dampak buruk bagi Indonesia. Meminimalisir juga diperlukan agar tidak berimbas pada agenda politik nasional yang sudah di depan mata
"Tantangan lainnya adalah, seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi tahunan per Juli 2022 telah mencapai 4,94%. Penyumbang inflasi dari kenaikan harga cabai merah, kenaikan tarif angkatan udara, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit. Diperkirakan dan pada bulan Agustus inflasi akan meningkat pada kisaran 5-6%. Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen," kata Bamsoet.
Kendati demikian, Bamsoet menuturkan ada sisi positif yang Indonesia miliki saat situasi ini terjadi. Berdasarkan hasil survei Bloomberg, Indonesia dianggap sebagai negara dengan tingkat risiko resesi yang kecil. Nilai angkanya menunjukkan sebesar 3%, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa yang mencapai 40-55% ataupun negara Asia Pasifik yang bernilai 20-25%.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital dan pembangunan Ibu Kota Negara, ditunjang keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan, merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang. Sekaligus upaya pencegahan berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.
"Untuk itulah diperlukan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan bangsa yang menjadi pijakan bagi pemerintahan periode-periode berikutnya agar tetap menjalankan arah pembangunan bangsa secara tepat, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Badan Bela Negara FKPPI ini mencontohkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bagian dari proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hubungan bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan.
"Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi. Jika hanya diatur melalui Undang-Undang, rawan 'ditorpedo' dengan Perppu. Karenanya sangat penting agar landasan IKN juga diperkuat dengan keberadaan PPHN, yang tidak bisa ditorpedo oleh Perppu maupun di judicial review di MK," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi turut hadir dalam rapat konsultasi antara lain, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua MK Anwar Usman, Ketua MA Syarifuddin, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, dan Ketua BPK Isma Yatun. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mendampingi Presiden Joko Widodo.
(fhs/ega)
