ADVERTISEMENT

Bamsoet: IKN Akan Masuk Pokok-pokok Haluan Negara

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 12 Agu 2022 17:59 WIB
Ketua MPR Bamsoet
Bamsoet (Foto: MPR)
Jakarta -

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk dimasukkan ke pokok-pokok haluan negara. Bamsoet menilai IKN harus dilanjutkan siapa pun presidennya.

Pernyataan itu disampaikan Bamsoet seusai bertemu Jokowi dan para ketua lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Bamsoet awalnya menyinggung soal pengakuan Ketua DPR Puan Maharani yang kerap ditanya soal pemindahan ibu kota.

"Mbak Puan menyampaikan ketika bertemu dengan IPU, ketua parlemen sedunia, banyak ketua parlemen bertanya kepada Mbak Puan, apakah ada jaminan bahwa IKN ini bisa berlangsung setelah Pak Jokowi selesai menyelesaikan jabatan sebagai presiden. Tadi bapak presiden menyampaikan, kenapa tidak? kan sudah ada undang-undangnya," kata Bamsoet.

Bamsoet juga mengaku mendapat pertanyaan serupa dari para duta besar negara sahabat. Dia lantas menyampaikan pandangannya bahwa UU itu rawan diganti oleh pemimpin selanjutnya jika berbeda pandangan.

"Lalu saya sampaikan juga bahwa saya mendapat pertanyaan dari para duta yang saya kenal maupun saya ketemu, soal jaminan karena mereka harus memikirkan pindah kedutaannya atau rumah diplomatnya di IKN. Saya bilang kalau UU pak presiden, ini gampang sekali dijudicial review, oleh pengganti, manakala nanti tidak sejalan, juga mudah dengan perppu," ujar Bamsoet.

"Sehingga tidak ada jaminan, sementara kita butuh waktu 15-20 tahun untuk menyelesaikan membangun ibu kota artinya 4 periode presiden," sambung Bamsoet.

Dia pun mengusulkan agar IKN dimasukkan ke pokok-pokok haluan negara. Dia ingin IKN bisa selesai dibangun siapa pun presidennya.

"MPR sedang menggodok pokok-pokok haluan negara, akan kita masukkan ke pokok-pokok haluan negara tentang IKN ini harus selesai sampai tuntas entah siapapun presiden, dan diperlukan keberlanjutan yang dipatuhi oleh setiap pengganti kepemimpinan dalam program-program besar yang sedang dijalankan oleh presiden," ujar Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan MPR sepakat hal itu dilakukan tidak melalui amandemen. Namun dia menyebut konvensi konstitusi.

"Hasil kajian badan pengkajian MPR kita sudah sepakat tidak melalui lagi amandemen yang banyak memungkinkan kecurigaan. Tapi melalui konvensi konstitusi karena rupanya MPR masih punya kewenangan untuk mengeluarkan keputusan dan ketetapan MPR yang mengikat ke dalam dan luar pasal 100 ayat 2 UU," ujar dia.

Simak halaman berikutnya Jokowi bertemu para pimpinan lembaga

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT