ADVERTISEMENT

Wakil Ketua MPR Tolak Kenaikan Tarif Ojol dan Harga Mie Instan

Dea Duta Aulia - detikNews
Kamis, 11 Agu 2022 21:16 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menolak kenaikan tarif ojek online (ojol) dan harga mie instan. Menurutnya, kenaikan tersebut bisa merugikan masyarakat kecil.

"Masyarakat kecil adalah orang yang paling terdampak jika tarif ojol naik. Begitupun jika harga mie instan ikut naik yang merupakan salah satu bahan makanan di masyarakat," katanya dalam keterangan, Kamis (11/8/2022).

Ia menilai kehadiran ojol sudah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan masyarakat. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan, ojol menjadi salah satu solusinya.

"Banyak masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga membuat mereka sangat membutuhkan ojek, khususnya ojek online. Kalau tarifnya dinaikkan, ini tentu akan menyengsarakan masyarakat kecil," jelasnya.

Menurutnya, saat ini, ojek online sudah dianggap oleh masyarakat kecil sebagai moda transportasi yang mudah diakses. Atas dasar itulah diharapkan pemerintah lebih peka terhadap perasaan masyarakat kecil.

"Seharusnya Pemerintah peka terhadap perasaan masyarakat yang merasakan kemudahan dengan hadirnya ojek online yang murah dan mudah diakses. Jangan malah tarifnya dinaikkan dengan tanpa pertimbangan jelas," katanya.

Tak hanya ojol, ia menilai potensi kenaikan harga mie instan yang dikemukakan oleh Kementerian Pertanian turut membuat masyarakat kecil semakin tertekan. Menurutnya, kenaikan tarif ojol dan mie instan berpotensi menambah tekanan terhadap inflasi.

"Rencana perubahan aturan terkait kenaikan tarif ojol di kota-kota besar, dampaknya akan terasa lebih memberatkan rakyat. Begitupun jika harga mie instan ikut naik yang akan semakin menambah tekanan masyarakat kecil," jelasnya.

Ia meminta Pemerintah Indonesia mencari solusi lain agar dua komoditi tersebut tidak naik. Sehingga masyarakat kecil tidak semakin tertekan.

"Sebaiknya pemerintah mencari solusi yang lebih bijak tanpa merugikan masyarakat. Pemerintah juga harus mempercepat program swasembada pangan sehingga bahan pokok kita tidak terpengaruh dengan kondisi luar. Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus menyampaikan penolakan kami terhadap rencana kenaikan tersebut yang merugikan masyarakat," tutupnya.

(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT