ADVERTISEMENT

Buruh Tolak Pimpinan DPD Naik ke Mobil Komando: Cabut Dulu UU Ciptaker!

Yogi Ernes - detikNews
Rabu, 10 Agu 2022 15:33 WIB
Jakarta -

Demonstrasi massa buruh masih berlangsung di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, siang ini. Para koordinator aksi saat ini tengah menyerukan orasi dari atas mobil komando.

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi hendak menemui massa buruh. Namun ia ditolak oleh buruh untuk naik ke atas mobil komando.

Para buruh meminta syarat kepada perwakilan Dewan jika ingin naik ke atas mobil komando. Para perwakilan Dewan diminta untuk serius mencabut UU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Harus berani cabut UU Ciptaker. Kalau tidak berani tidak usah naik ke atas mobil komando," kata orator dari atas mobil komando di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).

Para orator buruh terus melakukan orasi untuk menolak UU Ciptaker. Mereka meminta para anggota Dewan perwakilan rakyat berkomitmen mencabut UU Ciptaker tersebut.

"Naik mobil komando untuk cabut dulu omnibus law-nya. Kita sudah capek berdialog. Cabut dulu baru naik. Kita selesaikan dulu orasinya. Hidup buruh," pekik orator.

"Hidup buruh," timpal buruh.

Ketua Komite 1 DPD Temui Buruh

Setelah sempat ditolak massa buruh, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bertemu dengan massa buruh. Dia akhirnya diizinkan naik ke atas mobil komando.

Di atas mobil komando, Fachrul mengatakan DPD menolak ketika awal pembahasan omnibus law.

"Kami dari DPD RI, saya sebagai Ketua Komite I didampingi Wakil Ketua Komite II didampingi Ketua Komite IV mewakili Ketua DPD RI menyampaikan kepada seluruh buruh yang hadir di sini pada saat pembahasan omnibus law DPD menolak omnibus law," kata Fachrul di depan massa buruh.

Dia menyebut akan berkoordinasi dengan Ketua DPD RI terkait tuntutan buruh untuk mencabut UU Ciptaker. Fachrul mengaku Ketua DPD akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar bisa mengeluarkan Perppu dan mencabut UU Ciptaker.

"Temen-temen akan jadi saksi kehadiran kami di sini akan segera meminta ketua DPD segera membuat surat ke Presiden untuk membuat perppu mencabut omnibus law," pungkas Fachrul.

(mea/hri)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT