ADVERTISEMENT

KPK: Sejak Berdiri, Tak Kurang 300 Anggota DPR Jadi 'Pasien' KPK

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 09 Agu 2022 16:54 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto: dok. Antara Foto)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkap, sejak KPK berdiri sampai saat ini, ratusan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berurusan KPK. Nawawi memerinci jumlah anggota Dewan tersebut, setidaknya ada sekitar 300 anggota DPR yang terjerat perkara di KPK.

"Sejak pemberantasan korupsi berdiri pada 2003-2004 itu, tidak kurang dari 300 anggota parlemen Indonesia telah menjadi 'pasien' daripada KPK," kata Nawawi Pomolango di gedung ACLC KPK, Kuningan, Selasa (9/8/2022).

Lembaga eksekutif pun tak luput dari bidikan KPK. Nawawi menyebut setidaknya ada ratusan penyelenggara negara di tingkat eksekutif yang pernah berurusan perkara korupsi dengan KPK.

"Kemudian, ada lebih dari 20 gubernur, 140 bupati/wali kota, dan tidak kurang dari 30 orang menteri dan banyak lagi tokoh politik yang kemudian berurusan dengan KPK," tutur Nawawi.

Melihat kenyataan itu, Nawawi menyayangkan hal tersebut. Dia menilai sulit membayangkan anggota partai yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

"Melihat kenyataan tersebut rasanya sulit, membayangkan wakil-wakil partai yang berintegritas dan bersih dari korupsi," sebutnya.

Menurut Nawawi, sejatinya partai politik itu berperan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik dapat menghadirkan regulasi dan kebijakan yang prorakyat.

"Padahal kurang penting apa lagi sebuah partai politik ini? Bagi iklim demokrasi di negeri ini. Melalui parpol inilah lahirlah para pemimpin nasional, pemimpin daerah, hingga perwakilan rakyat di DPR-MPR. Dari partai politik inilah lahir berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan rakyat, dan mencerahkan masa depan bangsa," tegas Nawawi.

Dampak korupsi, kata pimpinan KPK itu, dapat menyasar ke seluruh program pembangunan nasional. Bahkan Nawawi menyebut korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.

"Korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan di negeri ini, mulai perbaikan mutu pendidikan hingga kesehatan yang terganggu. Kemiskinan tidak dapat diatasi, tidak berlebih jika korupsi dikatakan sebagai suatu extraordinary, kejahatan yang luar bisa," sebutnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Citra KPK Terendah Versi Litbang Kompas, Firli Singgung Waktu Survei

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT