Hasil Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa citra KPK selama 5 tahun terakhir menurun. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai turunnya kepercayaan publik kepada KPK karena beberapa hal, di antaranya kontroversi yang dilakukan oleh pimpinan KPK hingga revisi undang-undang KPK.
"Diakui atau tidak diakui oleh KPK sendiri memang masyarakat semakin menurun kepercayaan kepada KPK. Ini diperparah paling utama adalah revisi UU KPK nomor 19 tahun 2019," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (8/8/2022).
Boyamin menilai seleksi pimpinan KPK tahun 2019-2023 menimbulkan kontroversi. Dia kemudian menyinggung Ketua KPK Firli Bahuri yang dinyatakan melanggar kode etik dan dikenakan sanksi ringan atas kasus menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada Sabtu, 20 Juni 2020.
Selain itu, Boyamin juga menyinggung pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dari pimpinan KPK saat Dewas tengah memproses kasus dugaan penggunaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika.
"Sebelumnya pemilihan pimpinan yang kontroversi, terus kemudian pimpinan KPK selama perjalanan kontroversi dimulai Pak Firli helikopter sampai Bu Lili mengundurkan diri karena barangkali takut dipecat," kata dia.
Penanganan Perkara Dinilai Tak Greget
Selain itu, Boyamin juga menyoroti penanganan perkara di KPK yang dinilai tidak lagi greget. Serta, dia juga menyoroti penyidik handal KPK yang gugur saat tes wawasan kebangsaan.
"Terus juga penanganan perkara yang nampak tidak greget lagi, yang besar bansos dan Edy Prabowo, kemudian nampak malah antiklimaks karena apa, karena tidak apa... istilahnya persoalan sampai di situ saja," tutrunya.
"Dan kemudian yang paling diperparah adalah penyidik-penyidik yang handal menangani perkara itu berguguran di tes wawasan kebangsaan, itu adalah pentolan-pentolannya KPK. Jadi jangan disalahkan masyarakat apabila memberikan penilaian yang semakin menurun kepercayaan kepada KPK," imbuhnya.
Lebih lanjut, Boyamin menilai saat ini ada pembanding KPK, yaitu Kejaksaan Agung. Dia menyebut Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani kasus besar seperti dugaan korupsi minyak goreng.
"Sisi lain juga ada pembanding yaitu Kejaksaan Agung makin moncer, makin mempesona terutama yang terakhir adalah kasus dugaan terkait minyak goreng yang langka dan mahal bisa diproses hukum korupsi dan kerugian-kerugian yang diselamatkan Kejaksaan Agung puluhan triliun sejak kasusnya, bahkan terakhir adalah terkait Surya Darmadi 78 triliun, jadi satu memang menurun, kedua ada pembanding. Jadi artinya survei-survei makin menurun," tutur dia.
Selengkapnya pada halaman berikut.
