ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

PMII Desak KPU Beri Sanksi Parpol Pencatut 98 Nama Anggota KPU

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 08 Agu 2022 20:10 WIB
Wakil Sekjen PMII, Hasnu
Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu. (Dok Istimewa)
Jakarta -

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memberikan sanksi kepada parpol yang diduga melakukan pencatutan nama 98 orang anggota Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) yang terdeteksi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Kami mendesak KPU RI segera memberikan sanksi kepada sejumlah parpol yang diduga mencatut nama 98 orang anggota KPUD," kata Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu, dalam keterangan tertulis PMII, Senin (8/8/2022).

Menurut Hasnu, mestinya sejumlah parpol tersebut tidak mencatut nama-nama anggota KPU sebagai anggotanya. Integritas harus dijunjung tinggi dan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dijalankan.

Berdasarkan data KPU, kata Hasnu, upaya pencatutan nama penyelenggara di daerah tersebut ditengarai dilakukan oleh sejumlah parpol yang dinyatakan status kelengkapan berkas pendaftaran partai politik yang sudah lengkap sebagai calon peserta pemilu 2024 hingga Minggu, 7 Agustus 2022.

Hasnu, yang juga Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan HAM, mengungkapkan, meminta KPU memberikan sanksi kepada sejumlah parpol tersebut. Sebab, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh berbagai KPU provinsi kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, hingga 4 Agustus 2022, ada 98 orang penyelenggara pemilu di daerah yang telah menyampaikan pengaduan bahwa nama-nama mereka ada di dalam daftar keanggotaan partai politik yang ada di dalam aplikasi Sipol.

Selain itu, kata Hasnu, PB PMII meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkap ke publik dan memproses secara hukum terhadap parpol-parpol yang melakukan dugaan tindakan kejahatan kepemiluan.

"Pemantau Pemilu PB PMII akan menelusuri, mengawasi secara ketat, dan akan melaporkan kepada Bawaslu RI terkait dugaan pencatutan nama 98 orang anggota KPUD oleh sejumlah parpol," tutup Hasnu.

Sebagaimana diberitakan detikcom, Bawaslu menyatakan akan menelusuri informasi mengenai pencatutan 98 anggota KPU oleh parpol.

"Ini masih dalam penelusuran info awal," ucap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (7/8).

KPU juga telah meminta KPUD melaporkan anggota yang tercatut sebagai kader politik. KPU ingin melakukan pendataan terkait temuan itu.

"Oleh karena itu, kemarin kami menerbitkan surat memerintahkan kepada KPU se-Indonesia agar melakukan pendataan secara resmi dan mereka juga menyampaikan surat klarifikasi kepada kami," ujar Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2022).

(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT